BUANAINDONESIA.CO.ID, BANDUNG – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Ikatan Mahasiswa Se Tanah Papua Jawa Barat (IMASEPA Jabar), Leonardus O. Magai, menolak kesepakatan “Tentara Masuk Sekolah (TMS)” di Daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, guna Penguatan Pendidikan Karakter. Senin, 4 Desember 2017 kemarin di Jakarta.
Leonardus meminta perlu melakukan tinjauan dan kajian ilmiah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait peran, tugas dan fungsi Tentara Nasional Indonesia (TNI) selama ini, sehingga jelas dalam
pelaksanaannya di lapangan.
“Saya minta agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus melakukan kajian khusus tentang kompetensi TNI sebagai Tenaga Pendidik ini, apakah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru,” pintanya. Rabu, 6 Desember 2017 di Bandung.
Leonardus mengatakan, dirinya menolak tegas program TMS, karena dinilai tidak relevan dengan kondisi daerah.
“Saya menolak secara tegas berkaitan Kementerian Pendidikan melemparkan tugas kepada orang-orang tidak memiliki keahlian, sehingga pendidikan kita akan jalan ditempat, terutama di Daerah Papua. Secara khusus program TMS ini tidak relevan dengan kondisi daerah malah akan menambah masalah lagi
siswa untuk tidak masuk sekolah nantinya,” katanya.
Leonardus menjelaskan kondisi siswa Papua dan Papua Barat yang takut melihat militer karena masih trauma dan sakit secara psikis.
“Kondisi di Papua dan Papua Barat saat ini, siswa sangat takut melihat militer, lalu Kementerian Pendidikan membuat kebijakan secara nasional untuk diterapkan itu sangat jauh dari harapan orang Papua saat ini. Karena mereka (para siswa) melihat sendiri bahwa keberadaan Militer di Papua membuang peluru sehingga masih trauma atau sakit secara psikis,” jelasnya.
EDITOR: WN
