Setelah Ditolak PT TUN, Tim Hukum Paslon Pasti Menunggu Hasil Sidang Kasasi MA

14.180 dibaca
Tim hukum pasangan Agus Supriadi - Teh Imas mengatakan, setelah PT TUN menolak gugatan, kini proses sengketa penetapan pasangan calon Bupati Agus Supriadi sedang menunggu hasil sidang Kasasi di MA, Sabtu, 7 April 2018. (BUANA INDONESIA NETWORK/Deden Solihin).

Advertisement

BUANAINDONESIA.CO.ID, GARUT – Tim hukum pasangan Agus Supriadi – Teh Imas (Pasti), Budi Rahadian mengatakan, setelah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) menolak gugatan dari pasangan calon Pasti, kini proses sengketa penetapan pasangan calon Bupati Agus Supriadi sedang menunggu hasil sidang Kasasi di MA, Sabtu, 7 April 2018.

Budi menuturkan, sebelumnya Agus Supriadi melayangkan pernyataan klarifikasi atas surat nomor W11.PP.05.03-364 perihal jawaban tertulis atas konsultasi dan klarifikasi keabsahan dokumen dan pendapat hukum yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Garut, tertanggal 19 Januari 2018 lalu. Di mana surat ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat Kemenhumkam RI.

“Terkait perkembangan bukti-bukti dan pernyataan klarifikasi atas kekeliruan pendapat hukum dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM yang dijadikan dasar oleh KPU Kabupaten Garut, sehingga pasangan calon Agus Supriadi dan Imas Aan Ubudiah dinyatakan TMS sudah kami sampaikan ke Kanwil dan KPU Garut. Oleh karena itu, kami meminta kepada Kanwil Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat agar segera melakukan revisi atas pendapat hukum tersebut, karena tidak didasarkan pada data dan fakta-fakta yang kuat, sehingga merugikan hak politik dan hak hukum Agus Supriadi,” ungkap Budi Rahadian.

Di dalam surat tersrbut disebutkan, berdasarkan bukti dokumen tersebut, kata Budi, maka secara administratif Agus Supriadi sudah dinyatakan sebagai mantan narapidana, setelah berakhirnya masa bimbingan pada tanggal 31 Juli 2017. Oleh sebab itu, imbuhnya, Agus Supriadi telah selesai menjalani pidana pokok, membayar denda dan uang pengganti.

“Maka akibat dari tidak ditindaklanjuti surat kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Garut pada tanggal 26 Agustus 2016 dan kekeliruan atau ketidakcermatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, dengan menerbitkan surat dan pendapat hukum tersebut, jelas bersama KPU Garut telah memperkosa hak politik Agus Supriadi. Tapi Alhmadulillah, sekarang proses sengketa penetapan pasangan calon Bupati Agus Supriadi sedang menunggu hasil sidang Kasasi di MA,” pungkas Budi.

Editor : NA

G006