BUANAJABAR.COM, SUKABUMI – Meninggalnya Ujang Nurjani 13 tahun, warga kampung Ciherang, desa Girijaya, kecamatan Warungkiara, yang diduga kuat akibat gizi buruk yang dideritanya, berbuntut panjang. Atas kejadian tersebut Solidaritas Mahasiswa Sukabumi (SOMASI) mengerudug kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) kabupaten Sukabumi, mareka mendesak Dinkes mengevaluasi seluruh jajaranya untuk menekan angka penyakit gizi buruk.
Para mahasiswa diantaranya mempertanyakan kinerja Dinkes dalam menanggulangi penyakit gizi buruk, dimana di Kabuapten Sukabumi yang masih tidak mendapatkan kelayakan kehidupan, terbukti ketika sekarang terjadi permaslahan busung lapar yang di alami Almarhum Ujang.
Riandi Al Ghazali Kordinator SOMASI saat mendatangi kantor dinkes Kabupaten Sukabumi, untuk menanyakan perihal kasus tersebut.
“Kami datang ingin mepertanyakan kepada Dinkes, dengan ditemukanya kasus gizi buruk di kabupaten, ini memperlihatkan, dinkes tidak ada perhatian sama sekali kepada penekan angka penyakit ini, padahal kabupaten saat ini tidak lagi daerah tertinggal.”ujar Riandi.
Lebih lanjut Riandi mangatakan bahwa anggaran untuk penanggulangan gizi buruk pemerintah kabupaten Sukabumi sangatlah besar.
“Padahal anggaran yang digelontorkan Pemerintah Kabupaten Sukabumi setiap tahun untuk penanggulangan gizi buruk itu besar sekali, tapi ironisnya masih ada kasus gizi buruk di kabupaten sukabumi. Jelas bahwa dalam UU orang miskin dan anak-anak terlantar adalah dipelihara oleh negara, lantas kemana selama ini pihak Dinkes, tentunya untuk menekan angga gizi buruk dan kesehatan itu ratusan juta di gelontorkan.”kata Riandi.
Belum juga reda kasus yang di alami Almarhum Ujang, kini muncul lagi kasus yang mirip dan menimpa Reza Mulyadina (7) warga Kampung Santiong RT 04/19 Desa Ubrug Kecamatan Warungkiara. Saat ini kondisi perut Reza terus membesar, sedangkan tubuhnya menunjukkan tanda-tanda mulai mengalami pengecilan.
“Agar kasus Alamarhum Ujang Nurjani tak terulang lagi, diharapkan Pemerintah Kabupaten Sukabumi segera melakukan penindakan,”harapnya.
Dalam aksi Somasi, pihaknya meminta pemerintah untuk segera mengaudit anggaran gizi buruk di Dinkes, serta mengevaluasi seluruh jajaran Dinkes, khususnya dalam pengawasan gizi dan kesehatan masyarakat, agar kasus gizi buruk di kabupaten Sukabumi tidak terjadi lagi.
Sementra itu, Tia Fatimah Kepala Seksi Gizi dan Kesehatan masyrakat Dinkes kabupaten Sukabumi mengatakan kami selaku pelaksana tidak berani untuk bicara lebih jauh, tapi semua masukan dari SOMASI akan segera disampaikan kepada kepala dinas,
“Dalam pembahasan yang dipertanyakan Somasi memang terkait kasus gizi buruk yang terjadi kepada Almarhum Ujang, namun disini perlu kita ketahui, Dinkes sebelumnya sudah melakukan penanganan kepada anak tersebut.” ungkap Tia.
Tia lanjut menjelaskan tentang apa yang terjadi dengan Almarhum Ujang yang terkena gizi buruk.
“Ada gizi buruk murni kurang asupan makanan tanpa ada penyakit lain.Tapi ada juga penyakit gizi buruk karena penyakit penyakit penyerta, seperti yang terjadi pada anak tersebut itu ada satu penyakit yang memang dia ketergantungan terhadap transpursi darah karna sel darah merahnya selalu di butuhkan pada saat saat tertentu, jadi kadang kadar hemogblogin suka turun, dengan kondisi anak tersebut hingga tidak bisa tertolong. Namun saya sampaikan, ini sangat luar biasa Almarhum Ujang bisa bertahan dengan penyakit yang diidapnya hingga 13 tahun, intinya Dinkes sudah memberikan interpensi, walaupun sebetulnya yang dimaksud dengan status gizi masyarakat yang saat ini sedang ditanggani.” katanya.
Tia mengatakan, bahwa adanya pembatasan anggaran yang dikeluarkan untuk penanganan masalah gizi oleh pemerintah kabupaten Sukabumi.
“Sebetulnya, dalam anggaran yang dikeluarkan sangat dibatasi dengan usia 0 samapi 24 bulan, dimana diharapkan dengan masa 24 bulan itu diharapkan generasi anak itu akan berkualitas, karena mulai umur tersebut adalah masa pertumbuhan emas dalam pertumbuhan baik untuk tubuh, maupun otak si anak. Dari jumlah balita 250.000 anak yang tersebar di 58 puskesmas 47 Kecamatan, dari data standar dari kemeterian kesehatan, yaitu standar WHO yang namanya Jeskor. 89 balita katagori gizi buruk masih ada, itu harus lihat perkembanganya.” ucap Tia.
Tia berharap, dengan adanya masukan dari Somasi, pelayanan kesehatan khususnya pengawasan gizi dan kesehatan masyarakat bisa diminimalisir, meskipun Dinkes untuk menekan angka nol itu sulit dengan segala keterbatasan.
“Saya harap ini jadi motifasi dan masukan bagi kami untuk lebih baik lagi, meski sulit menekan angka penyakit gizi buruk.” pungkasnya.
(Editor: Ekky)
