Pendapat Akhir Fraksi-fraksi DPRD Sumsel Terhadap 7 Raperda Pemprov Sumsel

3.213 dilihat
Unsur Pimpinan DPRD Sumsel dan Wakil Gubernur Sumsel, Saat Paripurna. Senin 24 Februari 2020

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) kembali menggelar Rapat Paripurna  dengan Agenda Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Sumsel terhadap 7 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi.  Rapat   Rapat Paripurna XI di Aula Gedung DPRD Sumsel Lantai III, Senin 24 Februari 2020.

Jubir Partai Golkar, Marzuki SE, saat menyerahkan pendapat akhir Fraksi ke unsur Pimpinan DPRD Sumsel. Senin 24 Februari 2020

Adapun 7 (Tujuh) Raperda yang diajukan Pemerintah Sebagai berikut :

Advertisement

Tujuh Rapaerda tersebut yaitu Pertama Raperda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Kedua Raperda tentang Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung, Ketiga Raperda tentang Rencana Umum Energi Daerah, Keempat Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 9 tahun 2012 tentang Perseroan Terbatas Jaminan Kerdit Daerah (PT. Jamkrida),

Kelima Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah. Keenam Raperda tentang perubahan ke-4 atas Perda Nomor 3 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, dan Ketujuh  Raperda tentang perubahan ke-7 atas Perda Nomor 4 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumsel Muchendi Mahzarekki mempersilahkan kepada juru bicara masing-masing fraksi untuk menyampaikan pandangan umum

Jubir Partai Golkar, Marzuki SE, saat membacakan pendapat akhir Fraksi. Senin 24 Februari 2020

Secara bergantian masing-masing Jubir menyampaikan pandangan umum Fraksi-fraksi. Yang pertama juru bicara Fraksi Golkar disampaikan Marzukie,  Kedua jubir Fraksi PDIP  Syarnubi, Ketiga Gerindra Prima Salam.

Keempat jubir Fraksi  Demokrat Asmi Shofix,  Kelima jubir Fraksi PKB  Fathan,  keenam Jubir Fraksi PKS Anwar Alsadat, ketujuh Jubir Fraksi  NasDem Yeyen, kedelapan Fraksi Hanura Perindo H Syahruddin dan kesembilan terakhir Jubir Fraksi PAN Juanda.

Fraksi Partai Golkar melalui jurubicaranya  Marzuki SE menyampaikan agar Pemerintah Provinsi Sumsel memperhatikan terkait program peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat dibeberapa daerah yang tingkat kemiskinannya masih cukup tinggi di Kabupaten OKU Selatan dan beberapa Kabupaten lainnya.

Masih Kata Jubir Fraksi Golkar,  Kesejahteraan Sosial kaitanya dengan Alokasi anggaran APBD Sumsel. Masalah anggaran Pendidikan dan Kesehatan

“Fraksi Partai Golkar menegaskan kepada pemerintah untuk memperhatikan masukan dari berbagai pihak, terutama hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri yang menyatakan bahwa APBD Sumsel tahun 2020 belum memenuhi standar  berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris DPRD SUMSEL, Ramadhan S. Basyeban, S.H., MM

Jubri Fraksi Partai NasDem – Yenny Elita menyarankan agar raperda  yang disetujui nanti dapat disosialisasikan secara luas kepada masyarakat dan diawasi pelaksanaannya,

Jubir Fraksi PDI Perjuangan – H. A.Syarnubi mengajak seluruh anggota dewan  agar fokus didalam pembahasan yang akan dilakukan untuk  mendapatkan persetujuan bersama untuk ditetapkan menjadi Perda. (ADV)

Advertisement