BUANAINDONESIA.CO.ID, BANYUASIN — DPRD Kabupaten Banyuasin akhirnya menyetujui Raperda RT/RW menjadi Peraturan Daerah Banyuasin. Ini setelah sebelumnya digelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Banyuasin. di Gedung Paripurna DPRD Banyuasin, Kamis (11/07/19)
Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD dipimpin oleh Ketua DPRD Banyuasin Irian Setiawan, SH., M.Si., dampingi Wakil Ketua I DPRD Banyuasin Sukardi, SP., M.Si, Wakil Ketua II H. Mohamad Soleh, S.PdI dan Wakil Ketua III Haryadi HM Yusuf, SP.
Hadir pada rapat tersebut Bupati Banyuasin H. Askolani Jasi, SH., MH, Sekda Banyuasin Drs. HM Yusuf, M.Si, Sekwan Sopian Permana, SH., M.Si, Kasdim 0430 Banyuasin Mayor Czi Agus Supriadi, S.Ag, Para Asisten, Staf Ahli, Staf khusus, Tomas, Toga dan Ka.OPD 50 serta 25 orang anggota DPRD 25 Banyuasin.
Husni Faisal, SH dari Fraksi Golkar dalam penyampaiannya meminta kepada Pemerintah Banyuasin untuk menyelesaikan permasalahan tapal batas desa, tapal batas Kecamatan dan tapal batas antara Kabupaten.
“Kami meminta kepada Bupati Banyuasin untuk menyosialisasikan tentang peraturan daerah kepada masyarakat Banyuasin agar bisa dipahami masyarakat dan kami meminta kepada Bupati Banyuasin untuk biaya sosialisasi dianggarkan di APBD Daerah dengan ini kami dari seluruh anggota dari Fraksi Golkar menyetujui dan mendukung rencana peraturan tata ruang daerah di wilayah Kabupaten Banyuasin,” katanya.
Persetujuan yang sama juga disampaikan oleh M. Kumroni Mahmuri, SE dari Fraksi PDI Perjuangan.. dalam pendapat akhirnya Fraksi PDI Perjuangan Juga selamat untuk menyetujui ditetapkannya peraturan tata ruang daerah di wilayah Kabupaten Banyuasin. Dengan catatan, bahwa terdapat 8 pandangan akhir yang diberikan oleh Fraksi PDI Perjuangan salah satunya yakni meminta kepada Kabag Hukum agar dapat bisa berperan aktif bersama Bapeda mendukung jalanya pemerintahan Kabupaten Banyuasin. “Ketikan terjadi pelanggaran harus diberikan tindakan dengan prosedur yang berlaku,” tegasnya.
Ahmad Nurholis, S.Ag dari Fraksi PAN dalam penyampaiannya bahwa terdapat 4 pandangan akhir yang diberikan oleh Fraksi PAN mengenai rancangan peraturan tata ruang daerah di wilayah Banyuasin. “Kami menilai bahwa pembahasan yang telah dilakukan sudah sesuai peraturan perundangan-undagan. Setelah Raperda ini disahkan kami meminta kepada Bupati Banyuasin untuk membentuk Tim bersama seluruh Mitra terkait dalam menjalankan Raperda,” tegasnya.
Selanjutnya Nopriyadi, ST dari Fraksi Hanura dalam penyampaiannya mengatakan terdapat 3 pandangan akhir dari fraksi Hanura salah satunya, sepakat untuk menyetujui rencana peraturan tata ruang daerah. “Namun harus sesuai dengan azas-azas yang berlaku agar tidak menimbulkan persoalan,” ucapnya.
Sementara Ilham Hadi, S.Hut dari Fraksi Gerindra, PKS dan PKPI dalam penyampaiannya bahwa terdapat 5 pandangan akhir dari fraksi Gerindra PKS dan PKPI salah satunya yakni mampu meningkatkan kualitas Petani diwilayah Kabupaten Banyuasin. “Meminta untuk diperhatikan perawatan dan pemeliharaan diterminal KM 12 dan Kota Pangkalan Balai yang merupakan wajah dari pemerintah kabupaten banyuasin,” kata dia.
Ansori, SH dari Fraksi Demokrat dalam penyampaiannya mengapresiasi Anggota Pansus I dan II dalam membuat keputusan peraturan yang tepat agar tidak menimbulkan permasalahan di masyarakat. ”Denganmengucap Bismillahirrahmanirrahim Fraksi Demokrat menerima peraturan daerah tentang rancangan tata ruang wilayah Kabupaten Banyuasin RT/RW,” tutur dia.
