DPRD Kota Palembang-Pemkot Sepakat Sahkan Raperda APBD Anggaran 2020 Jadi Perda

680 dibaca

BUANAINDONESIA. CO. ID, Palembang – DPRD Kota Palembang dan Pemerintah Kota (Pemkot) menyetujui bersama rancangan peraturan daerah (Raperda) APBD Kota Palembang anggaran 2020, untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Pengesahan APBD 2020 yang mencapai Rp 4,4 triliun ini, ditandai dengan penandatangan bersama Wali kota Palembang dan pimpinan DPRD Palembang, dilakukan dalam sidang Paripurna.

Sidang Paripurna ke-3 masa persidangan (MP) I yang dipimpin Wakil ketua Sri Wahyuni di ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Palembang, Rabu 20 November 2019 ini beragendakan laporan komisi-komisi yang membahas Raperda APBD anggaran 2020 dan persetujuan bersama. Selain itu juga laporan penambahan program pembentukan Perda (Propemperda) 2019. Hasil laporan, semua komisi-komisi DPRD Kota Palembang menyetujui Raperda ABPD 2020 untuk disahkan menjadi Perda.

Hadir dalam Paripurna Walikota Palembang H Harnojoyo, pimpinan dewan, kepala OPD di lingkungan Pemkot Palembang dan semua undangan.

Komisi I dengan juru bicara, Kgs Ishak Yasin dalam laporannya menekankan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Selain itu, Pemkot diminta juga memaksimalkan pelayanan publik di masing-masing OPD.

Selanjutnya komisi II dengan juru bicara H Sudirman menstressing maksimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).Kemudian meminta Pemkot Palembang menertibkan perwali yang dianggap tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Lalu dalam pembahasan dengan mitra masing-masing, pembiayaan kegiatan dan program harus sesuai tupoksi.

Kemudian, Komisi III dengan juru bicara Ruspanda Karibullah dalam catatan dan sarannya mengatakan, terdapat pengurangan dan pergeseran anggaran mitra komisi.

Selanjutnya harus ada sinkronisasi antara RPJMD dengan Musrembang dan perencanaan pembangunan dan program sesuai kebutuhan masyarakat.

Terakhir komisi IV melalui juru bicara, Feby Anggi Pratama dalam sarannya perlu peningkatan sarana dam prasarana bidang kesehatan dan pendidikan.Selain itu, OPD juga harus mempergunakan anggaran dengan efektif dan efisien.

Usai laporan komisi dilanjutkan pendapat akhir Wako Harnojoyo. Dalam pendapat akhirnya Harnojoyo menyatakan, siap memperhatikan dan menjalankan semua catatan dan saran komisi-komisi. “Kita siap melaksanakan saran dari semua komisi, ” pungkasnya. (Yanti)

Bagaimana Menurut Anda?