Kuasa Hukum Taufik Minta Penundaan, Roni Utama; Kita Tunggu Perintah Bupati

7.055 dibaca
Angga Julian Aqsa Kuasa Hukum Taufik hidayat
Angga Julian Aqsa Kuasa Hukum Taufik hidayat

BUANAINDONESIA.CO.ID, BANYUASIN – Dugaan Pelanggaran Proses Pemilihan BPD Desa Lubuk Rengas Kecamatan Rantau bayur, Kabupaten Banyuasin. Sumsel, masih terus berjalan kali ini Kuasa hukum Taufik hidayat Warga Desa Lubuk Rengas Dusun III tersebut meminta kepada Pemda Banyuasin agar menunda pelantikan dua orang terpilih dari lima Calon. seperti, Bayumi Dusun III, Hamsari Dusun III, Taufik hidayat Dusun III, Sobirin Dusun I, Dedi irama Dusun II.

Menurutnya, kedua orang Terpilih tersebut telah melanggar perjanjian yang telah disepakati bersama.
“Saya dan rekan-rekan selaku Kuasa Hukum dari Taufik hidayat Dusun III Desa Lubuk Rengas meminta kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Banyuasin, untuk menunda dulu pelantikan terhadap dua calon BPD terpilih, di Desa Lubuk Rengas. Pasalnya perkaranya Sudah di daftarkan ke Pengadilan dan sedang berproses.” Ucap. Angga Julian Aqsa, SH dan Rekan, ketika dibincangi. Rabu. 25/09/19.

Lebih lanjut dikatakan Angga,
Alasan lain terhadap agar dilakukan penundaan pelantikan itu didasarkan juga pada belum mendapatkan keputusan inkrah dari majelis hakim yang terhormat. Seperti Hamsari dan Bayumi yang kita duga telah melanggar kesepakatan antar calon,” tambahnya.

Dirinya menambahkan, kedua belah pihak telah sepakat berdamai di kediaman Kepala Desa dengan menandatangani surat perjanjian diatas materai, karena adanya isu yang telah menyebar di tengah masyarakat Desa Lubuk Rengas.

“26 Juli kemaren, mereka sudah berdamai antara Pihak Pertama (Hamsari dan Bayumi,) dengan pihak kedua (Taufik hidayat) klien saya, dengan menandatangani perjanjian, apabila kedua belah pihak melanggar maka bersedia di bawa ke jalur hukum, Angga menegaskan, Bahwa hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 Penguggat bersama dengan Saudara Dedi bersilahturahmi kekediaman saudaranya yang ada di Dusun Aryad Desa Lubuk Rengas, tanpa sepengetahuan penggugat ternyata Penggugat diikuti oleh tergugat Hamsari dan Bayumi, Warga yang saat itu tengah berkumpul di Pelantaran kemudian tanya oleh Hamsari dan Bayumi, berapa Taufik hidayat memberikan uang kepada masyarakat, namun dari pertanyaan tersebut ada warga yang mendengar kemudian di laporkan ke Penggugat (Taufik hidayat) , tersebut pada poin 8 di masyarakat menyebarlah berita bohong tersebut bahwa penggugat membagi-bagikan uang pada warga untuk dipilih sebagai BPD pada pemilihan BPD Desa Lubuk kengas pada tanggal 25 Juli 2019, Bnhwa pada tanggal 26 Juli 20|° bertempat di Rumah Kepala Desa Lubuk Rengas Saudara Hamsari. S.Pd dan saudara Bayumi, S.Hum mangakui perbuatan dan kesalahan kepada Penggugat sepcnl yang xemmng pada sum perdamaian tertanggal 26 Juli 2019 yang diketahui oleh kepala Desa Lubuk rengas dan disaksikan oleh Ketua Panitia Pemilihan anggota BPD Desa Lubuk Rengas periode 2019 2025

“Bahwn berdasarkan suray pemyataan diskualiflkasi yang ditandatangani oleh calon BPD Saudara Hamsari. S.Pd dan saudara Bayumi, S.Hum yang bunyinya sebagai berikut “menyatakan dengnn sebenarnya bahwa saya akan mematuhi peraturan kampanye yang telah ditetapkan panitia pemilihan BPD dan Perbub yang berlaku apabila saya melanggar atau tidak mematuhi peraturan tersebut maka saya siap didiskualifikasi sebagai calon BPD dan siap diberhentikan scbagai anggota BPD apabila saya terpilih. “namun, pelanggaran dan kecurangan dan fitnah yang dilakukan kepada Penggugat oleh Saudarn Hamsari, S.Pd dan saudara Bayumi. S.Hum tidak ditindaklanjuti atau diberikan didiskualifikasi berdasarkan pernyataan yang telah dibuat. ” Imbuhnya.

Sementara, Kepala Dinas Pemeberdayaan Masyarakat Desa Banyuasin, Roni utama. Mengatakan pihaknya belum bisa mengambil tindakan apa yang diminta oleh Kuasa hukum Penggugat. mengingat, surat yang diberikan kuasa hukum langsung ke Bupati Banyuasin.

“Suratnya memang ada, dan mereka berikan ke Bupati, ke kita hanya diperlihatkan tanpa  diberi tahukan tentang isi daro tunttutanya.”. Ucapnya.

Meski demikian, sambung Roni, Pihaknya siap melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Bupati, terkait pemilihan BPD di Desa Lubuk Rengas

Meski demikian pihaknya tidak bisa serta-merta untuk  pembatalan hasil serta pelantikan “Kita tidak bisa serta merta membatalkan hasil pemilihan apa lagi SK Kepala Desa, kasihan kita sama suara masyarakat yang telah mereka berikan, mestinya kalau ada yang bermasalah setelah dilantik baru bisa dilakukan pembatalan SK bukan Penundaan, bukankah setiap pelantikan ada Kalimat, seperti ini. Bila dikemudian hari terjadi kekeliruan dalam pengangkatan, maka akan dilakukan peninjauan ulang, artinya setelah dilantik berbarengan dengan keputusan hakim baru bisa diambil tindakan entah itu sangsi ataukah pemberhentian dari jabatan, kalau penundaan setahu saya aturannya gak bisa, kalau seperti itu proses pengangkatan dan proses administrasi yang ada di indonesia ini bisa tertunda semua dong, ” tukasnya.

Bagaimana Menurut Anda?