BUANAINDONESIA.CO.ID, PANDEGLANG – Aliansi Masyarakat Pesisir (AMP) Labuan menggelar aksi di depan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Labuan, salah satu tuntutan massa AMP, yaitu agar mulut muara yang rusak segera diperbaiki.
” Kita tidak takut untuk bergerak. Tidak ada rupiah-rupiah dari penguasa-pengusaha, dari politisi-politisi yang diberikan kepada kita. Ini adalah gerakan alamiah, semata bergerak untuk kita, ini adalah perjuangan,” tegas Koordinator Aksi Ade saat menyampaikan orasinya.
Pihaknya mengklaim bahwa aksi yang dilakukan merupakan murni aksi aspirasi masyarakat pesisir, karena dirinya menilai nelayan tidak diperlakukan secara adil, bahkan hal ini merupakan bentuk dari keserakahan.
” yang kita lawan ini bukanlah manusia, yang kita lawan ini adalah keserakahan, yang kita lawan ini adalah ketidakadilan. Mereka telah digaji oleh pemerintah tapi apa yang mereka lakukan? Mereka menjadi orang-orang yang hatinya beku, mereka seperti sampah hari ini, mereka menjadi tdk berguna,” katanya.
Ia melanjutkan, dirinya menegaskan bahwa aksi-aksi unjuk rasa susulan akan digelar jika tuntutan para masyarakat pesisir tidak diindahkan, ini adalah murni tuntutan masyarakat tidak ada politik ataupun pihak lain yang punya kepentingan, aksi ini murni keinginan masyarakat pesisir dan para nelayan,
“Kita tidak akan berhenti sampai tuntutan ini dikabulkan. Kita akan melakukan ini (demonstrasi, pen) berulang-ulang, kita akan kuasai lautan kita seperti nenek moyang kita kuasai lautan. Kita akan kuasai daratan seperti pejuang-pejuang dulu bergerak membela kemerdekaan. Selama ini pihak PLTU tidak pernah mengindahakan apa yang di tuntut masyarakat, kalau yang sekarang tudak juga di indahkan kami akan menggalang aksi yang lebih besar, bahakn bila perlu kami tidak akan pulang dari depan kantor PLTU, lakukan nginap,” pungkas Ade.
Sementara itu, Staf Kesyahbandaran pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan/KUPP Labuan Hartono mengatakan, Kepala KUPP Labuan saat ini sedang tidak berada di kantor karena sedang mengikuti kegiatan di Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Banten.
“Pak Jarwo (Kepala KUPP Labuan, pen) ikut rapat di Dishub Provinsi Banten terkait Pengembangan Pelabuhan Panimbang-Bayah,” ungkapnya.
Saat ditanya terkait tuntutan dari massa aksi, pihaknya membeberkan bahwa KUPP Labuan hanya sebagai mediator antara nelayan dan pengusaha kapal tongkang serta PLTU 2 Labuan.
“Udah disampaikan Pak Jarwo kepada pengusaha-pengusaha, dari kita hanya menyampaikan problem (keluhan) nelayan, yang harus segera di tangani” imbuhnya.
