BUANAINDONESIA.CO.ID, GARUT – Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, mengingatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar mempercepat realisasi belanja daerah sehingga anggaran yang telah dialokasikan dapat segera memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Garut.
Arahan tersebut disampaikan saat menghadiri Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Anggaran dan Pemberian Apresiasi Kinerja Satuan Kerja Semester I Tahun 2026 yang digelar di Aula Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Garut, Rabu (22/7/2026).
Menurutnya, dana pemerintah yang tersimpan tanpa segera dibelanjakan tidak akan memberikan kontribusi terhadap aktivitas ekonomi. Karena itu, pelaksanaan program pembangunan harus dilakukan secara tepat waktu agar mampu meningkatkan perputaran uang di masyarakat, memperkuat sektor usaha, dan menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah.
Untuk mendukung pengawasan pelaksanaan anggaran, Pemerintah Kabupaten Garut saat ini menyiapkan sistem monitoring digital yang dapat memantau posisi kas daerah serta perkembangan realisasi belanja seluruh perangkat daerah secara berkala. Inovasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas sekaligus mempercepat pengambilan keputusan.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga terus memperluas berbagai program yang mampu menggerakkan ekonomi masyarakat, seperti penyelenggaraan event olahraga, promosi destinasi wisata, hingga kegiatan seni dan budaya yang melibatkan pelaku UMKM serta komunitas lokal.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Barat, Fahma Sari Fatma, menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang terjalin antara pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Garut dalam meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran.
Ia menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan negara tidak cukup diukur dari tingginya persentase penyerapan anggaran, melainkan dari besarnya manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat melalui hasil pembangunan dan peningkatan kualitas layanan publik.
Fahma juga mengajak seluruh satuan kerja kementerian/lembaga serta pemerintah daerah penerima Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk menyelaraskan laporan keuangan dengan capaian kinerja. Dengan demikian, setiap rupiah yang dibelanjakan melalui APBN maupun APBD dapat memberikan dampak nyata terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
