Anggota Dewan Endus Pungli pada Program PTSL 

14.686 dibaca
Presiden Joko Widodo tengah menggeber program Pendaftaran Tanah Sistematis  Lengkap (PTSL) yang dilaksanakan oleh setiap Kantor Pertanahan di Indonesia, Minggu, 17 Maret 2018. ( BUANA JABAR NETWORK/ Acep Mulyana ).

BUANAINDONESIA.CO.ID, BOGOR -Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tengah menggeber program Pendaftaran Tanah Sistematis  Lengkap (PTSL) yang dilaksanakan oleh setiap Kantor Pertanahan di Indonesia. Program PTSL ini guna memudahkan masyarakat untuk mendapatkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas kepemilikan tanahnya secara murah dan terjangkau.

Advertisement

Dalam praktiknya, program PTSL ini tak lepas dari kritikan. Seperti disampaikan anggota DPRD Kota Bogor Atty Soemaddikarya. Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini mengaku mencium praktik pungli di lapangan yang dilakukan oleh petugas Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Pertanahan (Pokmasdartibnah) sebagai pelaksana PTSL di lapangan.

“Salah satu bukti terciumnya aroma pungli adalah proses sertifikasi tanah PTSL di Kelurahan Situgede dengan dipungut biaya Rp 500 ribu. Hal ini sudah di luar amanah Peraturan Wali Kota (Perwali) yang telah menentukan biaya SHM PTSL Rp150 ribu,” ungkapnya, Minggu, 17 Maret 2018.

Kendati demikian, kata Atty, dirinya membela Pokmas PTSL yang hadir karena panggilan jiwa sosialnya membantu masyarakat. Di sisi lain, Atty tidak membenarkan juga jika ada pungli atau biaya tambahan jika tidak disepakati oleh pemohon SHM PTSL.

“Selama ini banyak keluhan dari masyarakat, kenapa biaya di atas kertas dan di lapangan sangat berbeda. Saya hanya bisa menjawab, mungkin nilai nominal yang diminta untuk kebutuhkan materai, administrasi, fotocopy atau sekadar pengganti BBM,” paparnya.

Atty menjelaskan, anggaran hibah untuk Pokmas PTSL seharusnya sudah dicairkan sebelum terjadi persoalan ini.

“Jika tidak salah nilai anggaran hibah yang disetujui DPRD senilai 3.240.000.000 untuk menutup semua biaya operasional. Kalau dibagi dua kecamatan, Bogor Barat dan Selatan, masing-masing Pokmas akan mendapat Rp100 juta, dan itu lebih dari cukup tanpa meminta anggaran lebih kepada masyarakat atau melebihi pagu Perwali,” terang dia.

Atty menegaskan, jika anggaran tersebut tidak cepat dicairkan dipastikan yang dirugikan adalah masyarakat dan secara tidak langsung Pemkot memberi ruang dan kesempatan pada Pokmas yang dibentuk berdasakan SK Walikota melakukan tindakan pungli secara terang-terangan.

“Saya selaku Ketua Fraksi DPRD PDI Perjuangan mengimbau kepada pihak terkait untuk tidak mempermainkan atau ada niatan menghambat program Presiden Jokowi untuk rakyat lebih sejahtera dengan adanya SHM murah dan mudah. Sesegera mungkin untuk mencairkan anggaran operasional bagi Pokmas PTSL, secepatnya tanpa di tunda-tunda. Partai PDI Perjuangan akan tegak lurus membela dan berjuang agar tidak ada masyarakat  yang dirugikan dan Pokmas PTSL tidak dijadikan sebuah tumbal hukum atas delik laporan pungli,” beber Atty.

Sebelumnya, Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor, Erry Juliani Pasoreh, mengemukakan pihaknya menargetkan seluruh bidang tanah di Kota Bogor tersertifikasi pada Tahun 2019 dan 60 ribu bidang tanah rampung tersertifikasi tahun 2018 melalui program PTSL.

“Kota Bogor sudah melantik 960 orang Pokmas Dartibnah dari 68 kelurahan se-Kota Bogor,” ujarnya.

Terkait biaya PTSL, Erry menegaskan bahwa sebetulnya tidak gratis. Akan tetapi sudah dibiayai DIPA APBN untuk petugas BPN. Sedangkan untuk biaya operasional Pokmas Dartibnah sudah dibiayai APBD Pemkot Bogor sekitar Rp 3 miliar.

“Sesuai SKB dan payung hukum dari kepala daerah, masyarakat boleh dipungut Rp150 ribu. Tapi itu di luar biaya penggandaan berkas, materai, pemasangan patok, BPHTB, PPAT, dan lainnya,” jelasnya.

Editor : NA