BUANAINDONESIA.CO.ID, GARUT – Apel gelar pasukan kesiapan kampanye terbuka dan menjelang pemungutan suara pemilu tahun 2019 yang di pimpin langsung oleh Kapolres Garut, AKBP Budi Satria Wiguna, S.IK, dan di dampingi Dandim 0611/Garut, Letkol Inf Asyraf Azis, S.Sos, dilaksanakan dengan tema “Melalui Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata Lodaya 2018, kita tingkatkan sinergi Polri dengan intansi terkait dalam rangka mewujudkan kamdagri yang kondusif “.
Apel tersebut dilaksanakan Jum’at tanggal 22 Maret 2019 pukul 07.30 WIB di lapang Otista Alun-Alun Kabupaten-kabupaten Garut dengan diikuti sebanyak 300 personil gabungan TNI/Polri dan intansi terkait.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Danrem 062/TN diwakili Kasi Intel Rem 062/TN (Letkol Inf Sandi Yudha), Dandim 0611/Grt, Bupati Garut diwakili Asda 1 Didit, Wadan Denpom III/2 Garut Mayor Cpm Pardiana, Kabagops Polres Garut Kompol Apri, Kadishub Kabupaten Garut, Perwakian Paslon No 01 & No 02, Ketua Ormas Pemuda Pancasila Delit, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat dan tamu undangan lainnya.
Asda 1 Kabupaten Garut, Didit, dalam kesempatannya membacakan amanat dari Menkopolhukam, yakni, pemilu serentak tahun ini akan menjadi warisan kebanggaan sekaligus menjadi sorotan dunia internasional, maka dari itu jalinlah sinergitas antara unsur pemerintah, TNI/Polri dan seluruh komponen masyarakat, tegasnya.
Amanat dari Kapolda Jabar juga di bacakan oleh Kapolres Garut, yaitu dengan apel ini, untuk mengecek kesiapan personil, sarana prasarana sebelum pelaksanaan pemilu, karena pemilu tahun ini memiliki kompleksitas kerawanan dan karakteristik yang khas, oleh karenanya agar jajaran TNI/Polri untuk senantiasa menjaga netralitas dan meningkatkan solidaritas dalam bekerjasama untuk mewujudkan situasi kamtibmas aman dan kondusif, tegasnya.
Dan amanat Pangdam III/Siliwangi dibacakan oleh Dandim 0611/Garut, yaitu, pahami tugas pengananan pemilu, karena tugas ini penuh kehormatan dan kebanggaan sebagai seorang prajurit dan jadikan sebagai amal baik, segera kenali, temukan, atasi, netralisir kerawanan pemilu dan tindak tegas sesuai hukum yang berlaku, pungkasnya.
