BUANAINDONESIA.CO.ID, GARUT – Aksi Jihad Guru Garut yang berlangsung selasa lalu 18 September 2018 di gedung DPRD bukan saja dihadiri belasan ribu massa, tetapi juga berjalan tertib dan aman. Tentunya hal tersebut tidak lepas berkat kesigapan Tim aksi yang dibentuk bersama oleh PGRI dan FAGAR Kabupaten Garut, termasuk kepatuhan para guru terhadap instruksi organisasi.
Ma’mun Gunawan, Ketua PGRI Banyuresmi yang juga sebagai Koordinator Lapangan (Korlap) Jihad Guru Garut di Gedung Guru PGRI Banyuresmi pada Minggu 23 September 2018 mengakui bahwa tertibnya aksi 18.9.18 tidak lepas dari bagusnya koordinasi organisasi dengan tim lapangan dan kepatuhan anggota terhadap arahan arahan yang kami berikan. Juga koordinasi dengan berbagai pihak termasuk kepolisian.
“ Yang paling penting adalah niat dan motif kami yang memang murni ingin menegakkan kehormatan guru honorer baik kaitannya dengan statemen PLT Kadisdik, permintaan SK Penugasan maupun upaya untuk menyelamatkan para guru honorer yang usianya diatas 35 tahun agar terakomodir dalam proses seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN)”, Ujar Ma’mun.
Selaku Kolap yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan Aksi Jihad Guru Garut, Ma’mun mengucapkan terima kasih kepada Bupati Garut yang sudah berkenan memenuhi aspirasi para guru honorer berupa permintaan maaf kepada para guru honorer, pemberian SK Penugasan dan membantu perjuangan guru honorer untuk percepatan pengesahan revisi UU ASN melalui pengiriman surat kepada pemerintah pusat. Kesediaan Bupati Garut merealisasikan aspirasi para guru honorer merupakan kado terindah dan menjadi motivasi bagi para guru honorer yang selama ini dedikasi nya tidak perlu diragukan lagi.
Ma’mun juga mengucapkan kepada seluruh elemen masyarakat Garut yang sudah memberikan solidaritasnya kepada nasib guru honorer Garut. Baik tokoh masyarakat, pemuda maupun organisasi-organisasi kepemudaan, mahasiswa dan yang lainnya.
“ Rekan-rekan kepolisian juga luar biasa, kami banyak berdiskusi dan berkoordinasi dengan Sat Intelkam Polres Garut untuk penyelenggaraan aksi yang tertib. Semua Kapolsek juga berpartisipasi melakukan pengawalan kepada guru-guru ditiap kecamatan. “ini merupakan dukungan yang besar dan membuat kami berbesar hati bahwa aksi akan berjalan sukses, tertib dan lancar”, ujar Ma’mun.
Terkait janji Bupati Garut adanya SK Penugasan per 1 oktober, Ma;mun menegaskan dirinya dan rekan-rekan sangat percaya akan terealisasi. Meskipun waktunya mepet dan tidak mudah melakukan verifikasi lebih dari tujuh ribu terhadap guru honorer termasuk pencetakan SK Penugasan.
“ Saya menyaksikan langsung, bagaimana Bupati sore itu juga melakukan briping untuk mengejar target 1 oktober. Para camat dan pihak disdik yang marathon melakukan verifikasi. Bahkan sampai begadang hampir tiap malam dikantor Disdik Garut. Semuanya tidak lepas dari komitmen Bupati beserta jajaran untuk menepati janjinya” ujarnya.
Terkait dengan perjuangan ke pemerintah pusat, Ma’mun menjelaskan bahwa hasil koordinasi PB PGRI dengan berbagai instansi kementerian khususnya MENPANRB dan Kemdikbud RI memberikan satu angina segar bagi guru honorer yang usianya diatas 35 tahun. Dimana pemerintah akan segera melakukan rekruitmen ASN bagi mereka melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan satu kali perjanjian.
“ Satu kali perjanjian itu maksudnya adalah tidak perlu tiap tahun diperpanjang, tetapi langsung sampai dengan pensiun. Saya kira PPPK adalah solusi awal untuk mengentaskan keresahan guru honorer diatas 35 tahun. Karena PPPK dengan PNS adalah sama, yaitu ASN. Perbedaannya hanya soal pensiun dan fasilitas jabatan saja. Hak karir pun juga sama dengan PNS”, jelas Ma’mun.
Menurut Ma’mun, seorang ASN dari PPPK memiliki hak karir yang sama dengan PNS. Jika guru maka guru PPPK punya hak juga menjadi Kepala Sekolah. Besaran gaji pun akan sama dengan PNS termasuk penyetaraan kenaikan golongan. Semua kementrian terkait sudah duduk satu meja dan bersepakat untuk PPPK Guru Honorer dengan mengutamakan masa pengabdian. Tinggal menunggu perhitungan Kementrian Keuangan terkait kemampuan anggaran Negara untuk berapa orang yang akan direkrut.
“ Karena bagaimanapun kan pengangkatan PPPK dan PNS harus sesuai dengan kemampuan keuangan Negara. Kalau asal angkat trus keuangan Negara tidak mampu membayar gaji kan malah tambah runyam”, ujar Ma’mun.
Ma’mun juga menegaskan bahwa PGRI sudah tidak lagi bicara kategori, tetapi konsens pada honorer secara keseluruhan tanpa membedakan kategori dan non ketegori. Karena faktanya juga banyak guru honorer yang non kategori tapi masa pengabdian, dedikasi dan kinerjanya patut diapresiasi. PGRI juga tidak membedakan tingkat satuan pendidikan, tetapi seluruh guru dan tenaga kependidikan baik PAUD, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA dan dosen di Perguruan Tinggi.
“Insyaallah positip setelah rekruitmen CPNS, mudah-mudahan diakhir 2018 atau awal 2019. Saya sudah dapat kabar langsung dari Jakarta. Oleh karenanya, sesuai himbauan dari PB PGRI agar rekan-rekan Guru honorer kembali bekerja seperti biasa. Kita percayakan komunikasi dan lobi-lobi kepada rekan-rekan pengurus PB PGRI. Yang jelas, revisi UU ASN tetap menjadi agenda pokok yang harus segera terealisasi. Lupakan semua dinamika yang terjadi sebelum aksi jihad guru garut, sekarang kita melangkah kedepan mengawal hasil jihad guru baik yang digarut maupun Jakarta.”, tegas Ma’mun.
