BUANAJABAR.COM, CIREBON – Kamis 08 Desember 2016, ratusan massa dari LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Cirebon, melakukan aksi unjuk rasa didepan kantor Bupati Cirebon. Dalam aksi tersebut GMBI Cirebon menyampaikan tuntutan, diantaranya pembangunan PLTU 2 di kabupaten Cirebon yang diduga melanggar dan tidak mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten Cirebon. Semua aktivitas galian C di kecamatan Beber menggunakan tanah kas desa, baik yang memiliki ijin maupun yang tidak memiliki ijin serta tidak sesuai perundang-undangan di Indonesia.
Aksi GMBI dilakukan dengan tertib, Suherli selaku sekertaris LSM GMBI Cirebon dalam orasinya menyampaikan bahwa saat ini kabupaten Cirebon dihianati oleh Bupatinya sendiri karena diduga menggadaikan kepada investor asing dari Korea dan Cina, khususnya Perda RTRW, yaitu beroprasinya galian C yang tidak sesuai Perda RTRW. Kemungkinan dampak adanya galian C yang berada di wilayah selatan kabupaten Cirebon akan menyebabkan banjir, karena habisnya lokasi serapan air yang dijadikan galian tambang.
“Saat ini kabupaten Cirebon sedang dijajah, hal tersebut dibuktikan dengan adanya warga asing dari Malaysia yang dijadikan staf khusus oleh Bupati Cirebon.” kata Suherli.
Maman Kurtubi selaku ketua Distrik GMBI Cirebon dalam orasinya menyampaikan bahwa sebagai ketua Distrik LSM GMBI Cirebon akan melakukan koordinasi dengan DPP GMBI untuk melakukan aksi unjuk rasa kembali ke kantor Bupati Cirebon, kami tidak akan berhenti sampai tuntutan direalisasikan.
Kemudian, Ade Bewok selaku Sekretaris KSM Kecamatan Talun dalam orasinya menegaskan bahwa Bupati Cirebon (Drs. H. Sunjaya Purwadisastra, MM., M.Si.) belum bisa ditemui terkait permasalah ini.
“Saat ini Bupati Cirebon tetap tidak menemui kami untuk kesekian kalinya, ingat bahwa galian C yang berada di kecamatan Beber tidak memiliki ijin, yang notabene perijinannya dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat.” pungkas Ade.
(Editor: Ekky El Hakim)
