BUANAINDONESIA.CO.ID, GARUT – Adanya pemberlakukan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM ) Darurat di pulau Jawa – Bali oleh Pemerintah pusat sangat berdampak bagi perekonomian di masyarakat, tak terkecuali bagi warga masyarakat kabupaten Garut.
Melalui siaran pers nya Bupati Garut H Rudy Gunawan menyampaikan permohonan maafnya kepada seluruh warga kabupaten Garut atas pemberlakuan PPKM Darurat di kabupaten Garut.
” PPKM merupakan tugas negara yang harus dilaksanakan, bahwa Pemda, TNI, Polri, DPRD, Kejaksaan dan Pengadilan diberikan tugas oleh negara untuk melaksanakan PPKM Darurat di Pulau Jawa – Bali, berdasarkan Instruksi Mendagri No 15 tahun 2021 dan segala peraturan lainnya” kata Bupati Garut. Selasa 13 Juli 2021.
Tentu lanjut Bupati, dengan diberlakukannya PPKM darurat ini akan berdampak bagi segi ekonomi dan sosial di masyarakat kabupaten Garut.
” Untuk itu kami menyampaikan permohonan maaf dengan adanya PPKM darurat ini pasti akan ada dampak ekonomi dan sosial” ungkapnya.
Bupati mengingatkan, bahwa selama pandemi Covid 19 hingga pemberlakuan PPKM ini, beberapa program bantuan dikucurkan oleh Pemerintah, hal ini bertujuan agar masyarakat tidak ada satupun yang tidak mendapatkan konsumsi makan.
” Di Garut ada 250.000 bantuan reguler yang diberikan pemerintah pusat melalui bantuan PKH dan BPNT, sekarang ada tambahan 46.000 untuk masing – masing kepala keluarga mendapatkan Rp 600.000 dan beras 10 Kg yang disampaikan dalam PPKM darurat ini, kemudian ada hari ini bantuan melalui BPUM sebanyak lebih 170.000 usaha mikro dan kecil mendapatkan dana Rp1,2 juta melalui bank BRI yang sampai hari ini berlangsung” ujar Bupati Rudy.
Rudy menghimbau, kepada warga masyarakat apabila ada kekurangan bantuan segera laporkan ke RT, RW.
” Nanti desa akan melakukan langkah – langkah kongkrit, karena Dana Desa bisa digunakan 8 persen untuk jaminan sosial, begitupun di kabupaten Garut, kita punya cadangan pangan, kita punya BTT dengan persetujuan DPRD kami siap memberikan sesuai perundang – undangan yang berlaku” tutur Rudy.
Untuk kondisi di rumah sakit lanjutnya, karena adanya kegelisan di masyarakat untuk berobat terkait pelayanan kesehatan, maka pihaknya menempatkan Wakil Bupati Garut H Helmi Budiiman untuk memimpin langsung RSUD dr Slamet.
” RSUD dr Slamet, 67 Puskesmas di bawah kendali Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD kita bisa menerima Bapak – Ibu untuk berobat dan kami semaksimal mungkin melakukan langkah profesional di bidang kesehatan” paparnya.
Terkait keluhan pemadaman PJU imbuhnya, itu merupakan strategi Pemkab Garut dalam upaya membatasi kegiatan masyarakat malam hari.
“‘ PJU dipadamkan supaya gerakan masyarakat dibatasi, tetapi Insya Allah Bapak Kapolres, Dandim, Kejari, Dandenpom, Kadishub, Kasatpol PP dan seluruh anggotanya akan mengamankan selama warga masyarakat tidur” tuturnya.
Terakhir Bupati Rudy mengajak kepada masyarakat untuk mensukseskan program Pemerintah dalam upaya menghentikan penyebaran wabah Covid 19 dengan dilaksanakannya PPKM ini.
” Saya mohon maaf apabila ada kekurangan, ayo kita lakukan berdasarkan kebersamaan diantara kita semua, bersama kita lawan Covid 19, semoga Allah SWT memberikan perlindungan dan keselamatan kepada kita semua, Aamiin YRA” pungkasnya.
