Bupati Garut Tekankan Penguatan PAD, Bapenda Diminta Maksimalkan Potensi Pendapatan Daerah

629 dibaca

BUANAINDONESIA.CO.ID, GARUT  – Pemerintah Kabupaten Garut terus berupaya memperkuat kemandirian fiskal di tengah dinamika kebijakan transfer anggaran dari pemerintah pusat. Salah satu langkah yang ditempuh adalah mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai strategi yang lebih efektif dan terukur.

Advertisement

Komitmen tersebut disampaikan Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Garut di Kecamatan Tarogong Kidul, Senin (20/7/2026).

Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat perlu diimbangi dengan peningkatan kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan sendiri. Menurutnya, penguatan PAD menjadi salah satu fondasi penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Ia mengakui bahwa meningkatkan penerimaan daerah bukan pekerjaan yang mudah, terlebih di tengah kondisi ekonomi yang masih menghadapi berbagai tantangan. Karena itu, Bupati memberikan apresiasi kepada jajaran Bapenda yang memiliki peran penting dalam mendukung stabilitas keuangan daerah.

Bupati juga meminta seluruh jajaran Bapenda agar bekerja berdasarkan langkah-langkah yang konkret, terukur, dan berbasis data. Pemanfaatan teknologi informasi dinilai menjadi salah satu instrumen penting dalam mengoptimalkan pengawasan penerimaan daerah.

Sejak tahun sebelumnya, Pemkab Garut telah mengembangkan sistem pemantauan transaksi melalui Bank BJB yang memungkinkan seluruh penerimaan daerah dipantau secara real-time. Sistem tersebut mencakup berbagai sumber penerimaan, mulai dari retribusi daerah hingga pajak daerah, seperti Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, pajak tenaga listrik, serta sektor lainnya.

Di akhir arahannya, Abdusy Syakur menekankan bahwa proyeksi PAD harus disusun secara akurat sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Ia berharap seluruh potensi pendapatan dapat dihitung secara cermat sehingga mampu mendukung perencanaan pembangunan daerah yang lebih optimal.