Dalih Uang Lelah, Kades Selaawi Legalkan Pungli Bantuan Gubernur

18.836 dibaca

BUANAINDONESIA.CO.ID, Garut – Ironis di masa pemerintah pusat, provinsi maupun daerah berpikir untuk memberikan bantuan kepada masyarakat ditengah bencana wabah Covid – 19, di lain pihak malah dijadikan ladang keuntungan bagi segelincir okum pemerintahan desa, berbagai jurus modus dikeluarkan mulai dari alasan untuk pemerataan, buruh kuli, ganti ongkos, diiming – iming dapat bantuan program hingga uang lelah bagi aparat desa, salah satunya kejadian yang nyata terjadi di desa Selaawi kecamatan Selaawi kabupaten Garut, pernah terjadi kasus pengambilan uang KPM bantuan Kementerian Sosial senilai Rp. 600 ribu oleh aparat desa dengan dalih akan diberikan bantuan dalam program yang lain yang akhirnya karena terbongkar uang tersebut dikembalikan kepada yang haknya.

Kini muncul modus baru, dimana Keluarga Penerima Manfaat ( KPM ) bantuan Sembako dari Gubernur harus menebusnya dengan uang senilai Rp. 20.000/ KPM dengan dalih untuk ganti transport, Buruh angkut dan uang lelah atas pengabdian aparat desa ke masyarakat.

Advertisement

Saat dimintai keterangannya Kepala desa Selaawi mengakui adanya pungutan tersebut dengan alasan untuk untuk mengambil bantuan itu memerlukan angkutan yang harus dikeluarkan oleh desa.

” Muhun Pak barang teu bisa lempang ku sorangan perlu angkutan, perlu nu kuli ( Betul Pak, barang tidak bisa jalan sendiri perlu angkutan, perlu yang kuli )” aku Kades Selaawi. Minggu 31 Mei 2020.

Masih kata Nunu, pungutan itu tidak dimintai target, tetapi warga memberi seikhlasnya. Dan anggaran itu bukan hanya uang lelah saja, diakuinya, untuk pembayaran koran kepada media juga diambil dari pungutan itu.

” Eta Samasihan nana ( itu bagaimana mereka ngasih ), kalau tidak begitu dimana bisa bayar koran untuk rekan media” ujarnya.

Menurut keterangan Kepala Dinas Sosial Garut Ade Hendarsyah, Senin 1 Juni 2020, bantuan Gubernur seharusnya diantar langsung oleh Kantor Pos kepada KPM masing – masing, penerima tidak diperbolehkan menanggung beban biaya lagi untuk mendapatkan bantuan itu.

” Kalau desa ada yang melakukan pungli bantuan itu sangat tidak dibenarkan” terang Ade Hendarsyah.

Tim redaksi Buanaindonesia sempat meminta tanggapan kepada Camat Selaawi Ridwan Efendi adanya kejadian ini, namun hingga berita ini di rilis WhatsApp dari redaksi belum mendapat jawaban.