PANDEGLANG, BuanaJabar.com – Fraksi Partai Gerindra DPRD Pandeglang, tetap menolak atas jawaban Bupati Pandeglang Irna Narulita dalam pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) perubahan Tahun Anggaran (TA) 2016, soal pemangkasan Alokasi Dana Desa (ADD) yang akan tetap dilaksanakan. Sehingga jawaban Bupati tersebut dinilai tidak rasional.
Anggota Fraksi Gerindra DPRD Pandeglang, Hadi Mawardi mengatakan, pihaknya dari fraksi Gerindra akan tetap komitmen melakukan penolakan pemangkasan ADD tersebut. Karena kata dia, dari awal juga pihaknya tidak berharap pemangkasan ADD itu masuk kedalam rasionalisasi anggaran yang dilakukan eksekutif. Oleh sebab itu, pihaknya menilai bahwa langkah Bupati dinilai tidak rasional dan menggigit.
“ Dalam waktu yang realitif singkat pembahasan RAPBD perubahan ini, kami akan tetap berkerjakeras untuk mencari anggaran di tiap-tiap SKPD yang bisa kami geser atau tunda belanjanya, karena untuk menghindari pemangkasan ADD,” ungkap Hadi saat ditemui usai melakukan paripurna di gedung DPRD Pandeglang, Senin, 26 September 2016
Rencana pemangkasan yang akan dilakukan sebesar Rp 6,2 miliar, yakni sekitar Rp 12 juta lebih perdesanya, itu bukan uang yang kecil bagi kebutuhan desa. Karena menurutnya, harapan semua pihak yang ingin melaksanakan pembangunan dimulai dari desa, tentu saja harus didorong secara terus menerus.
“ Bagaimana jadinya nanti kalau ADD itu dilakukan pemangkasan, sekarang ini desa sudah semangat melakukan pembangunan, kalau ada pemangkasan anggaran. Semangat membangun itu akan luntur dan dipastikan desa akan lamban untuk maju,” katanya.Sementara Bupati Pandeglang Irna Narulita mengatakan, Ia mengaku sepakat dengan usulan tersebut, namun kata dia, bahwa pengurangan ADD itu merupakan implikasi dari adanya kebijakan pengurangan dana perimbangan dari pemerintah pusat
“Intinya hal itu musibah secara nasional. Kalau dipilah-pilah lagi katanya tidak ada lagi anggaran yang mesti dilakukan pemangkasan. Bukan hanya Kepala Desa (Kades) yang komplen, akan tetapi pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Berkah juga komplen karena anggarannya ada yang terpangkas,” pungkas Irna.
“Intinya hal itu musibah secara nasional. Kalau dipilah-pilah lagi katanya tidak ada lagi anggaran yang mesti dilakukan pemangkasan. Bukan hanya Kepala Desa (Kades) yang komplen, akan tetapi pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Berkah juga komplen karena anggarannya ada yang terpangkas,” pungkas Irna.
Menurutnya, pemangkasan itu merupakan pilihan terahir, maka dari itu ADD akan tetap dipangkas. Akan tetapi kata dia, untuk 2017 kedepan akan menjadi prioritas.
“ Kalau sudah anggaran Pemda memadai, nanti akan dikembalikan lagi. Bahkan untuk 2017 akan jadi prioritas,” ujarnya.
