Kisruh Interpelasi Sariater Berlanjut, Anggota DPRD tak Puas Atas jawaban Eksekutif

18.174 dibaca

BUANAINDONESIA.CO.ID, SUBANG – Anggota Fraksi PAN sekaligus inisiator Hak Interpelasi DPRD Subang terhadap PT. Sari Ater, Lutfi Isror Al-Farobi mengaku tidak puas dengan jawaban atas hak interpelasi dari eksekutif soal Sari Ater tersebut. Maka dari itu, dia menegaskan, akan melanjutkan Hak Interpelasi terhadap PT. Sari Ater tersebut menjadi Hak Angket. 

Advertisement

Lutfi menjelaskan, bahwa jawaban Eksekutif tersebut tidak didukung dengan fakta dan data yang riil, terkait isi kontrak kerjasama pengelolaan Objek Wisata Sari Ater dengan Pemkab Subang, secara detail dalam hak interpelasi tersebut.

“Terus terang saja kami merasa tidak puas atas jawaban yang dipaparkan pihak Eksekutif, saat menyampaikan jawaban hak interpelasi dalam rapat Paripurna DRPD Subang beberapa waktu lalu. jadi Kami berhak meneruskan hak interpelasi ini menjadi hak angket,” ujar Lutfi, Selasa ,27 Maret 2018.

Lutfi memaparkan, kontrak kerjasama yang sebelumnya dilakukan oleh Pemkab Subang dengan pihak PT Sari Ater, yang ditandatangi pada tahun 1987, dan berakhir pada tahun 2012 lalu. kemudian pada tahun 2012 lalu ada istilah addendum, kontrak kerjasama yang seharusnya dilakukan sesuai dengan isi perjanjian awal yaitu, pihak PT Sari Ater harus mengembalikan seluruh aset yang ada ke Pemkab Subang, dihadapan Kantor  Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Terlebih Pemkab Subang dan PT Sari Ater sudah 2 kali melakukan addendum, yang tentunya menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya Pemerintah Daerah bekerjasama dalam hal bagi hasil dan bagi keuntungan dengan PT Sari Ater itu merupakan perjanjian bangun guna serah atau Build Operate Transfer (BOT), yang mengacu kepada Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah (PP) nomor 38 tahun 2008 tentang pengeloaan barang milik negara atau daerah, mengacu kepada  Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 22 tahun 2009 tentang tata cara kerjasama daerah, yang secara teknis dibentuklah Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) yang terdiri dari Badan Perencanaan Pembangunan Pemelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D), Badan Pendapatan Pengeloaan Keuangan Daerah (BP2KD) dan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora).

“Maka Saya terus terang sampai saat ini Lembaga DPRD Subang, belum tahu tentang isi kontrak kerjasama itu, tujuan dari kerjasama ini jelas, untuk mensejahterakan masyarakat,” tegas Lutfi.

Maka dari itu DPRD dipandang perlu melanjutkan hak interpelasi ke hak angket, apabila terbukti isi kerjasama tersebut tidak sesuai dengan aturan yang ada, maka kasus kerjasama antara Pemkab Subang dengan PT Sari Ater, bisa masuk ke ranah hukum, dan bisa ditindaklanjuti oleh penyidik Kepolisian maupun Kejaksaan.

“Dengan hak angket ini, nantinya DPRD bisa membuka secara transparan mulai dari kerjasama awal sampai dengan dua kali addendum, jika ada yang meyalahi aturan, maka Kita lanjutkan kepada Kepolisian atau Kejaksaan untuk ditindaklanjuti secara hukum,” tandas Lutfi.