BUANAINDONESIA.COM, JABAR – Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat, membantah isu yang menyatakan isu dugaan praktik ‘ titip menitip ‘ dalam proses assasmen jabatan di lingkungan KPU Provinsi Jawa Barat. Tudingan ini mencuat setelah proses assasmen untuk menyaring pejabat di lingkungan KPU kabupaten kota yang dinilai tertutup.
Sekretaris KPU Jawa Barat, Heri Suherman SH mengatakan, pihaknya tidak wajib mempublikasikan hasil assasmen maupun adanya pelantikan pejabat dilingkungan KPU Jabar
“ assasmen tidak harus dipublikasikan, bahkan tidak perlu dipublikasikan, Karena jabatan itu kepercayaan, untuk menjatuhkan kepercayaan itu salah satu, assasmen itu salah satu unsur untuk memberikan kepercayaan, jadi tidak semua bergantung pada hasil assesmen. Berbeda dengan open bidding ya pada esselon dua, itu kan melalui tim hasil open bidding itu. Tapi di bawah eselon dua itu hanya salah satu unsur untuk memberikan kepercayaan, “ kata Heri
Heri melanjutkan dirinya sebenarnya sudah mendengar adanya isu itu. Bahkan siapa penyebar isu itupun Heri sudah mengetahuinya
“ Gak ada ( titip menitip jabatan ). ( isu ) itu kan yang menyebarkan orang yang tidak lulus ( dari proses assesmen ). Bahkan saya sudah tau orangnya ( yang menyebarkan isu ). Memang kemarin ada salah satu kawan kita yang bertanya itu, saya hubung-hubungkan. Isu itu dari kemarin ( sengaja) disebarkan, “ kata Heri
Sebelumnya dikabarkan baru-baru ini sejumlah PNS ( Pegawai Negeri Sipil ) eselon IV mengikuti proses assasmen dan dilantik untuk menduduki sejumlah jabatan penting setingkat kasubag di KPU tingkat kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Umumnya nama-nama PNS ini merupakan hasil usulan dari tiap-tiap KPU kabupaten kota setelah melakukan tahapan konsultasi dengan para bupati atau walikota didaerahnya masing-masing. Setelah ditetapkan, nama-nama ini diajukan ke KPU tingkat provinsi untuk selanjutnya KPU tingkat provinsi melakukan assasmen pada calon-calon itu.
Assasmen ini melingkupi kemampuan calon, penguasaan tupoksi, hingga track record (rekam jejak) masing-masing calon. Setelah dinyatakan layak, nama -nama yang telah mengikuti assasmen tersebut diajukan ke Sekretaris Jendral KPU pusat. Untuk jabatan sekretaris KPU kabupaten kota, Surat Keputusan ( SK) nya langsung dibawah sekjen KPU, sedang untuk jabatan kasubag diberikan rekomendasi dari Sekjen. Saat ini kesekretariatan KPU kabupaten kota masing-masing diisi oleh 1 sekretaris, 4 kasubag dan 12 staf kesekretariatan.
Untuk tahun ini, tidak ada bentuk publikasi apapun terkait hasil assasmen para calon ‘pejabat-pejabat’ KPU daerah tersebut. Bahkan publik dikejutkan karena secara tiba-tiba KPU Jawa Barat melantik 19 PNS eselon IV ini untuk mengisi jabatan di masing-masing KPU kabupaten kota. Inilah yang kemudian ditengarai munculnya kecurigaan adanya proses ‘titip menitip’ jabatan dibalik pelantikan ini.
