Kades Gunung Putri Terkena OTT Kasus Jual Beli Tanah

16.335 dibaca
OTT kades Gunung Putri

BUANAINDONESIA.CO.ID, BOGOR -Selain menangkap dan menjebloskan dua Kepala Desa (Kades) dan satu ASN dalam kasus penggelapan dana RTLH dan proyek fiktif, Unit Tipikor Polres Bogor juga menangkap Kades Gunung Putri, Miming Saimin, karena melakukan penyalahgunaan wewenang atau korupsi. Miming ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Restoran Kabayan, Sentul City, pada Selasa, 21 Januari 2018.

Kapolres Bogor, AKBP Andi M. Dicky Pastika, mengatakan kasus ini berawal saat saksi atas nama Iedfil Jaya Anwar, melakukan pembebasan tanah dan bertemu dengan Kades Miming. Saksi telah membayar Rp. 210 juta secara bertahap kepada tersangka Miming. Uang tersebut untuk membeli sebidang tanah plus pengurusan surat-surat.

Advertisement

“Oknum Kepala Desa ini mempersulit pelayanan, menentukan harga tanpa persetujuan dengan pemilik lahan dan juga Kades Gunung Putri ini tidak pernah mempertemukan pihak penjual dengan pembeli, dengan tujuan agar dirinya mendapatkan keuntungan yang besar dari nilai transaksi jual beli tersebut. Bahkan Miming meminta tambahan biaya sebesar Rp. 20 juta dengan alasan NJOP tanah naik sehingga mempengaruhi kenaikan biaya pengurusan surat-surat tersebut. Padahal berdasarkan keterangan dari pihak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor, bahwa nilai NJOP di wilayah tersebut tidak ada kenaikan harga,” ungkap Andi.

Dari hasil OTT ini, Unit Tipikor telah menangkap Miming berikut barang bukti berupa uang dalam amplop yang telah diterimanya sebesar Rp. 20 juta; satu buah kalkulator serta satu unit kendaraan R4 merk Suzuki APV nomor polisi F 1273 H berikut kunci dan STNK kendaraan.

Selain itu, disita pula dari Aep Saepuloh selaku Sekdes Gunung Putri, berupa dua buku C Desa Gunung Putri, satu buku kwitansi, dan satu unit CPU.

Sedangkan dari saksi/korban Iedfil Jaya Anwar, disita 5 lembar slip bukti transfer total sebesar Rp. 210 juta, dua lembar catatan rincian biaya transaksi jual beli tanah, dan satu berkas surat-surat tanah.

Pasal yang dipersangkakan kepada pelaku adalah Pasal 11 UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal Rp. 250 juta. Dan pasal 12  huruf a dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda maksimal Rp. 1 miliar.

Editor: NA