Kades Sindanglaut Bertindak Semena-mena Berhentikan Perangkat Desa

8.067 dibaca

BUANAINDONESIA.CO.ID, PANDEGLANG – Kepala Desa (Kades) Sindanglaut, Kecamatan Carita telah melakukan pemberhentian terhada para perangkat desa secara masal. Pemberhentian tersebut dilakukan tanpa alasan apapun dan dianggap semena-mena oleh sejumlah aparatur desa, Selasa, 6 Februari 2018.

Advertisement

Dari informasi yang berhasil dihimpum, Selasa kemarin Kades Sindanglaut mengundang para perangkat desa, RT dan RW yang ada di desa setempat untuk melakukan sosialisasi penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) di kantor desa tersebut. Tetapi setelah selesai acara sosialisasi, tiba-tiba ada sekelompok warga yang merupakan diduga tim sukses Kades terpilih, mengamuk dan meminta kepada Kades untuk memberhentikan semua perangkat Desa Sindanglaut.

Setelah itu, para perangat desa dipanggil oleh Kades. Dalam kesempatan itu juga, Kades menyampaikan beberapa poin yang intinya memberhentikan beberapa aparatur desa secara serentak.

Jumlah perangkat desa yang diberhentikan oleh Kades ada sebanyak 6 orang, di antaranya Sanan, Suhata Dibrata, Odah, Esih Sukaesih, Nainus Kadus dan Dilkarim.

Sekertaris Desa (Sekdes) Sindanglaut, Sanan, mengatakan pemberhentian dirinya beserta perangkat desa yang lain yang dilakukan oleh kades tidak berdasarkan alasan yang jelas.

“Kami tidak terima diberhentikan secara semena-mena oleh kades tanpa ada alasan yang jelas. Makanya kami akan melayangkan surat pengaduan ke DPMPD, Bupati dan DPRD Pandeglang,” ungkap Sanan, Rabu, 7 Februari 2018.

Selain itu, pemecatan itu tidak menggunakan surat pemecatan dan tanpa alasan apapun, hanya sebatas dilakukan secara lisan saja.

“Kami rasa tindakan kades itu sudah semena-mena. Makanya kami tidak terima dan akan mengadukan hal ini kepada Pemkab Pandeglang,” tambah dia.

Kadus Sundanglaut, Abdul Karim, mengaku sangat menyayangkan dengan ulah Kades yang melakukan pemberhentian terhadap dirinya dan perangkat desa yang lain tanpa ada alasan yang jelas.

“Kami rasa tindakan Kades sudah melampaui aturan yang ada. Karena pemberhentian perangkat desa itu harus ada alasan, bukan hanya sebatas menuruti sekelompok warga saja,” tuturnya.

Editor: NA