Memanasnya suasana politik nasional dan daerah saat ini tak lepas dari proses pemilihan kepala daerah yang tahun ini dan berikutnya akan berlangsung serentak. Hanya saja, yang menjadi sedih, ujaran kebencian, fitnah, saling mendiskreditkan diantara anak bangsa yang berbeda dukungan, meluas hingga masyarakat bawah.
Padahal setelah proses politik itu, tukang ojeg kembali menjadi tukang ojeg, petani tetap menjadi petani, orang miskin tetap miskin, buruh akan tetap menjadi buruh, pengangguran tetap menganggur dan seterusnya. Parahnya lagi, hanya beda pilihan, mereka berseteru, tak saling menyapa, saking saling mempertahankan jagoannya masing-masing.
Sementara elit politik yang awalnya berlawanan, akhirnya duduk manis berbagi kavling kekayaan republik ini. Ironis bukan? Bidak bertugas sebagai umpan, bertarung habis-habisan, sementara Sang Raja selalu terlindungi, menikmati prestise.
Pemilihan kepala daerah, legislatif, Presiden-Wakil Presiden, hakikatnya memilih pemimpin rakyat. Sayangnya, akar rumput yang lugu jatuh hati pada calon Bupati/Walikota/ Gubernur/ DPRD-DPR/DPD/Presiden-Wakil Presiden melalui tampil pencitraan yang lebih dominan dibandingkan meneliti rekam jejaknya. Kepalsuan diproduksi secara masif, hasilnya penuh kebohongan dan ketakberdayaan sang pemimpin, karena senyatanya ia tak memiliki kapasitas diri.
Di atas riuh rendahnya kegaduhan dan suasana pertarungan politik itu, pikiran waras dan nurani ini harus dituntun untuk memilih pemimpin yang inovatif, visioner dan pro rakyat. Mumpung masih ada waktu, mari kita bersama mengukurnya melalui kriteria dan rekam jejak yang jelas.
Richard L.Hughes dalam bukunya Leadership; Enchancing the Lessons of Experience, menyatakan bahwa pemimpin (leader) harus memiliki lima kapasitas utama; pertama, memiliki visi. Visi adalah mimpi bersama rakyat yang boleh jadi diperoleh melalui dialog, survey dan teknik menyerap aspirasi. Visi pemimpin dan rakyatnya harus sama dan diperjuangkan sang pemimpin selama periode jabatannya.
Kedua, memiliki kapabilitas yaitu punya kecakapan dalam teknik memimpin rakyat. Tentu saja bukan teknik kepemimpinan yang refresif atau tidak adil. Jangan sampai kelompoknya lah yang lebih diutamakan, dibandingkan masyarakat umum. Mesti diingat, sejak ia dilantik, seluruh warga harus dilayaninya tanpa kecuali. Sebagai contoh, Gubernur Jawa Barat itu adalah mantan ketua umum ormas PUI. Kini dia bukan lagi milik ormasnya, tapi seluruh ormas dan warga Jawa Barat. Hindarilah kesan berpihak pada ormasnya, karena bila bersikap menganakemaskan ormasnya, itu adalah pengkhianatan pada sumpah jabatan yang diucapkan.
Ketiga, berpijak pada nilai budaya masyarakatnya serta menebarkan nilai-nilai dan norma sosial masyarakatnya itu. di Jawa Barat misalnya, nilai budaya Sunda menjadi basis pijak dalam keseluruhan proses pembangunan.
Keempat, memiliki kemampuan memimpin dengan sistem terkait yang mutakhir. Pokoknya terus berinovasi dengan segala bentuk kemajuan teknologi informasi. Di Jawa Barat, hampir semua pemerintahan Kabupaten/Kotanya telah memutakhirkan layanannya, sehingga lebih mudah, murah, transparan dan cepat.
Memiliki kecakapan bersifat struktural-hirarkis, yaitu mampu mengontrol bawahannya dalam jenjang struktural. Saat salah satu bawahan bermasalah, sang pemimpin harus berusaha meningkatkan kontrolnya, karena hakikatnya itu menunjukkan sisi lemah kepemimpinannya. Sebagai contoh, pemerintah Kota Bandung baru saja dilanda musibah, salah satu pejabatnya terkena operasi tangkap tangan (OTT). Walikota Ridwan Kamil adalah pejabat di atasnya langsung, tentu saja harus meningkatkan lagi fungsi kontrolnya, agar semua langkah kebijakan anti korupsi yang telah dilakukannya tetap terjaga.
Lima kapasitas utama ini dapat menjadi alat ukur kita untuk menilai kapasitas para calon kepala daerah yang sebentar lagi akan berkontestasi. Kita serahkan sepenuhnya kepada publik untuk menilai dan semoga terpilih pemimpin daerah yang bekerja sepenuh hati untuk rakyat. Wallaahu’alam
Penulis : Iu Rusliana
Penulis adalah Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Barat-
Dosen Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin UIN Bandung
