Lima Kesepakatan 12 Kepala Daerah se-Jabodetabekjur

12.928 dibaca
Suasana Rapat Kerja BKSP Jabodetabekjur yang dihadiri 12 Kepala Daerah di Kantor Gubernur DKI Jakarta pada Selasa 3 April 2018. Mereka menyepakati lima persoalan utama untuk diselesaikan.(BUANA INDONESIA NETWORK/Foto Humas Pemkab Bogor).

BUANAINDONESIA.CO.ID, BOGOR – Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi dan Cianjur (Jabodetabekjur) kembali menggelar rapat kerja (raker) di kantor gubernur provinsi DKI Jakarta, Raker ini dihadiri oleh 12 pimpinan daerah se-Jabodetabekjur anggota BSP, yakni tiga gubernur dan sembilan wali kota/bupati. Selas, 3 April 2018.

Advertisement

Dalam raker ini, masing-masing pimpinan daerah mengungkapkan hal-hal yang menjadi masalah bersama dan solusi-solusi yang diusulkan.

Raker BKSP ini akhirnya menghasilkan lima kesepakatan untuk dilaksanakan. Yaitu ketahanan pangan, ketersediaan air bersih, penanggulangan banjir, penanganan kemacetan, dan penanganan sampah.

Gubernur DKI Jakarta sekaligus ketua BKSP Jabodetabekjur, Anies Baswedan, mengatakan, hasil kesepakatan raker ini akan ditindaklanjuti oleh kelompok kerja yang akan bekerja selama dua minggu ke depan. Kelompok kerja ini adalah terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)-SKPD terkait dari masing-masing daerah untuk membahas lebih detail program yang akan dilaksanakan.

“Kita menginginkan BKSP ini betul-betul sebuah kerja sama atau forum yang aktif dan serius, di mana masalah-masalah yang dihadapi di wilayah yang berdekatan ini bisa diselesaikan secara bersama-sama. Sebagian problem-problem yang dihadapi adalah problem lintas wilayah yang tidak bisa diselesaikan sendirian. Harus diselesaikan bersama-sama. Agenda-agenda bersama diselesaikan sampai tuntas. Dan kita bisa berbicara dengan pemerintah pusat juga bukan sebagai masing-masing unit kabupaten atau kota atau provinsi, tapi sebagai satu wilayah yang memiliki agenda dan kepentingan yang sama,” paparnya.

Sekda provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa, yang hadir mewakili Gubernur Jabar, menegaskan, dari lima pembahasan kesepakatan tersebut ada tiga hal utama yang perlu menjadi titik fokus dalam raker. Pertama, penanggulangan banjir khususnya di DKI Jakarta dengan penyelesaian secara cepat waduk Ciawi dan Sukamahi di kabupaten Bogor.

Kedua, penanganan sampah regional, di mana nanti akan bisa kerja sama antara kabupaten Bogor, jota Bogor, kota Depok, dan Tangerang Selatan serta DKI sehingga dapat membuang sampah ke satu tempat yaitu di TPST Nambo, kabupaten Bogor. Ketiga perlu dipertimbangkan untuk mengatasi kemacetan Puncak dengan pembangunan jalur Puncak 2 dari Sentul ke Cipanas.

Bupati Bogor Hj. Nurhayanti, menambahkan, kabupaten Bogor akan fokus kepada dua hal. Yakni, penanganan dan penanggulangan banjir karena harus ditangani dari hulu ke hilir baik di aliran sungai Ciliwung maupun Cisadane. “Upstreamnya ada di kabupaten Bogor, middlestream ada di kota Bogor dan kabupaten Bogor, serta downstreamnya ada di DKI Jakarta. Maka tentu perlu sinergitas perencanaan,” ujarnya.

Yang kedua, kata Hj. Nurhayanti, pembangunan jalur Puncak 2 sebagai solusi bagi penanganan kemacetan Puncak 1 (Jalan Raya Puncak) yang terjadi bukan hanya pada saat weekend tapi setiap hari. “Jalur Puncak 2 selain bisa mengatasi macet juga bisa membuka pertumbuhan ekonomi baik itu di Bogor, Cianjur, maupun Bekasi dan Karawang. Jadi Ada persoalan-persoalan yang dikerjasamakan dengan pemerintah pusat ada yang dengan DKI Jakarta,” bebernya.

Menurut Hj. Nurhayanti, kerja sama pembangunan ini harus jadi program berkesinambungan dan terintegrasi. “Bantuan yang diterima kabupaten Bogor dari Gubernur DKI Jakarta tahun 2018 ini Rp11 miliar, kecil sekali, digunakan untuk penanganan sampah. Makanya tahun 2019 akan didorong lagi,” imbuhnya.

Editor : NA