BUANAINDONESIA.CO.ID, GARUT – Pemerintah Kabupaten ( Pemkab ) Garut melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa ( DPMD ) kabupaten Garut terus berkordinasi dengan keuangan kas negara ( KPPN ) guna mendesak pencairan Dana Desa yang saat ini diperlukan dalam membantu pencegahan penyebaran Covid – 19 di kabupaten Garut.
Kepala DPMD Garut H Aji Sukarmaji mengatakan, pihaknya terus melakukan kordinasi dengan KPPN guna mendesak pemerintah pusat untuk segera mencairkan Dana Desa dalam upaya membantu perputaran ekonomi di desa yang saat ini sangat diperlukan akibat kebijakan social distancing.
” Kita terus berupaya untuk secepatkan pemerintah pusat mencairkan DD ke kabupaten Garut, hal ini sangat mendesak guna membantu perputaran ekonomi desa” kata Aji, Minggu 29 Maret 2020.
Dikatakan Aji, pentingnya pencairan DD juga bisa membantu perangkat desa dalam upaya pencegahan penyebaran Covid – 19. Karena dalam penggunaan DD pada saat ini bisa diprioritaskan untuk kegiatan padat karya tunai dan pencegahan covid 19,sesuai dengan SE Menteri Desa dan PDTT nomor 8 tahun 2020
” Dalam Penggunaan DD saat ini, ada satu kebijakan yang memperbolehkan kepala desa menggunakan dana desa dalam pembiayaan pencegahan penyebaran Covid – 19, Dalam penggunaan DD pada saat ini bisa diprioritaskan untuk kegiatan padat karya tunai dan pencegahan covid 19,sesuai dengan SE Menteri Desa dan PDTT nomor 8 tahun 2020, untuk itu kami terus berupaya dan berkordinasi meminta pemerintah melalui KPPN untuk secepatnya bisa mengeluarkan kebijakan pencairan DD secepatnya” terangnya.
Mengenai Alokasi Dana Desa sambung Aji, hal ini juga sedang diupayakan untuk dapat dicairkan secepatnya, dalam amanatnya Bupati Garut H Rudy Gunawan menyampaikan, Pemkab Garut akan kembali mencairkan ADD dengan syarat semua desa telah menyerahkan laporan ADD triwulan pertama dan dapat dipertanggungjawabkan.
” Yang jadi kendala saat ini, banyak kepala desa yang hingga saat ini belum melaporkan SPJ nya, sehingga untuk pencairan ADD triwulan kedua belum bisa dilaksanakan” pungkasnya.
