BUANAINDONESIA.CO.ID, BEKASI -Pembangunan jembatan Begedor sungai Ciherang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi menuai kritik. Proyek ini berlokasi di kampung Penombo, Desa Pantai Harapanjaya, Kecamatan Muaragembong kini banyak menuai kritik.
Dari Keluhan cacatnya Infrastuktur bangunan jembatan, hingga Keluhan kerugian nelayan akibat perahu mereka tidak bisa melewati badan jembatan saat air sungai pasang.
Rohimin (32), seorang nelayan asal desa Pantai Harapanjaya Mengeluhkan kondisi jembatan tersebut. setiap air pasang perahunya tidak bisa melewati jembatan.
” perahu saya susah lewat kalau air pasang, jembatannya terlalu rendah, gimana perahu mau lewat. ” tuturnya saat dikonfirmasi Buana Indonesia, Rabu, (14/6).
Menanggapi hal tersebut Mulyana Muhtar, Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi. Mengeritik keras dengan adanya kejadian tersebut hingga berdampak merugikan para nelayan sekitar.
Pada dasarnya pihaknya tidak akan mencampuri urusan yang terjadi di Dinas PUPR. Namun kata dia, ketika proyek jembatan itu sudah mengganggu aktifitas para nelayan, maka menjadi urusan Komisi II, karena nelayan berada di bawah Dinas Perikanan yang merupakan mitra kerja Komisi II. Bahkan pihaknya akan mempertanyakannya.
“ Kami (Komisi II) juga akan mempertanyakan seperti apa detail engineering desain (DED) Jembatan Bagedor hingga bisa merugikan para nelayan,” ujarnya
Dikatakannya, pihaknya sudah mengetahui kabar ramainya jembatan Bagedor yang sudah membuat para nelayan tidak melintas ketika musim banjir dari ramainya pemberitaan di media massa.
Namun lanjutnya, sampai sejauh ini belum ada laporan secara tertulis dari kelompok nelayan Muaragembong lantaran disulitkan dengan adanya jembatan Bagedor tersebut.
“ Sejauh ini sih belum ada nelayan yang ngadu ke Komisi II soal jembatan Bagedor itu,” paparnya.
Untuk mencari tahu seperti apa permasalahan yang terjadi, pihaknya merencanakan akan mendatangi lokasi jembatan. sehingga dengan begitu bisa diketahui permasalahan yang terjadi.
“ Kalau ada pengaduan dari nelayan pasti Komisi II akan turun ke sana,” tegasnya.
Bahkan dia mengaku belum mengetahui secara detail wacana pembentukan Pansus untuk penyelesaian jembatan Bagedor baik dalam dampak sosialnya maupun penyelewengan anggarannya.
Kendati demikian kata dia, ketika jembatan Bagedor itu sudah menyulitkan para nelayan, itu juga akan menjadi urusan Komisi II untuk mendorong pansus jembatan Bagedor tersebut.
