Pemda Provinsi Jabar Cari Skema Pendanaan untuk Honor Guru Bantu di Garut

7.021 dibaca

BUANAINDONESIA.CO.ID, KOTA BANDUNG – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) Taufiq Budi Santoso mengatakan, Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar tengah mencari skema pendanaan untuk honor guru bantu di Kabupaten Garut.

Taufiq menyatakan, skema pendanaan harus sesuai peraturan yang berlaku. Sebab, meski anggaran sudah tersedia, proses perencanaan harus ditempuh dengan regulasi yang berlaku.

Advertisement

“Di antaranya dengan menerbitkan Kepgub (Keputusan Gubernur) kegiatan top-down sehingga pada saat kabupaten/kota tidak mengusulkan kegiatan yang sifatnya top-down, seperti dana bantuan reguler desa, provinsi dapat menganggarkan,” kata Taufiq.

Taufiq menjelaskan, pihaknya tidak menemukan usulan anggaran soal honor guru bantu pada 2019 untuk dianggarkan pada 2020. Setelah dikonfirmasi, Pemerintah Kabupaten Garut memang tidak menginput usulan 2020 murni ataupun untuk perubahan APBD 2020.

Menurut Taufiq, mekanisme penganggaran honor guru bantu harus ada pengajuan dari kabupaten/kota ke provinsi via pengusulan sebagaimana usulan bantuan keuangan lainnya.

“Kabupaten/kota harus menginput melalui sistem yang saat ini digunakan yaitu SI RAMPAK SEKAR (Sistem Perencanaan dan Penganggaran yang Terintegrasi antara Pemda Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Jabar dan Pemerintah Pusat),” ucapnya.

Sebelumnya diberitakan sebanyak 63 guru bantu di Kabupaten Garut tidak mendapatkan honor selama 11 bulan karena masalah administrasi dalam pengajuan honor. Sedangkan, kabupaten/kota lain tidak ada masalah administrasi karena menginput usulan ke dalam sistem.

Taufiq mengatakan, penganggaran honor guru bantu pada 2020 dapat dimungkinkan untuk dianggarkan pada APBD 2021. Apalagi, proses pembahasan RAPBD 2020 dengan DPRD Jabar sedang berlangsung.

“Nanti pada saat pembahasan di Badan Anggaran (BanGar) dapat dilakukan adendum nota kesepakatan dengan DPRD, baik untuk menganggarkan yang belum dibayar pada tahun 2020 maupun anggaran untuk 2021,” katanya.

Sementara itu terkait tidak adanya usulan dari kabupaten Garut, Pemerintah Kabupaten ( Pemkab ) Garut melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut membantah hal itu, menurutnya usulan bantuan keuangan bagi Guru Bantu dan Guru Daerah Terpencil ( Gurdacil ) telah dilayangkan oleh kabupaten Garut dengan ditandatangani oleh Bupati Garut H Rudy Gunawan.

” Terkait usulan, kami telah melayangkan surat permohonan bantuan keuangan kepada Pemprov Jabar, baik untuk anggaran murni maupun anggaran perubahan tahun 2020 dan termasuk untuk anggaran murni tahun 2021, dengan data terlampir, tetapi entah kenapa usulan itu tidak terealisasikan oleh Pemprov Jabar, termasuk ada kabupaten lain yang nasibnya sama dengan Kabupaten Garut dan sebetulnya bantuan keuangan untuk guru bantu ini merupakan bantuan rutin tiap tahun” jelas Totong.

Terkait upaya yang akan dilakukan Bappeda Pemprov Jabar, imbuhnya, pihaknya sangat mengapresiasi sekali dan berharap dapat direalisasikan pada tahun 2021 mendatang. Yang sangat dibutuhkan sekarang adalah solusi kebijakan dari Pemprov Jabar, kami sangat yakin dan optimis.

” Ini kabar baik yang harus kita support bersama, kami berharap untuk anggaran 2021 bisa dimasukan kembali anggaran khususnya bagi Guru Bantu dan Gurdacil dengan tunjangan yang tertunda di tahun 2020, dan semenjak merebak kasus guru bantu ini, Pada tanggal 10 Nopember 2020 Pa Bupati menguatkan kembali usulan Bantuan Keuangan untuk Guru Bantu ke Pa Gubernur,” pungkasnya.

Sumber
*HUMAS JABAR*
*Kepala Biro Humas dan Keprotokolan*
*Setda Provinsi Jabar*
*Hermansyah
*Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Garut Totong.