BUANAINDONESIA.CO.ID, GARUT – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI Fraksi (PPP) Hj. Nurhayati Effendi bersama Mitra Kerjanya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sosialisasi program penurunan shunting.
Acara tersebut dilaksanakan di desa Simpen Kaler kecamatan Limbangan kabupaten garut pada hari Senin 25 Juli 2022.
Keterangan Dewan DPR RI komisi XI Hj. Nurhayati mengatakan bahwa banyak juga pengetahuan yang kurang mengenai stunting ini.
” Jadi dari mereka itu saat hamil, pada saat mau menikah, pada saat Bayi lahir, dan pada saat Bayi memerlukan makanan, itu kurang pengetahuan mengenai makanan bergizinya, dan pola asup makanan yang kurang baik.”ujarnya
Di Desa Simpen Kaler ini, setelah Saya berdialog dengan beberapa orang para Ibu imbuhnya, sebetulnya anaknya itu tidak masuk dalam kategori Stunting yang sebenarnya, karena Stuntingnya itu hanya kurang tinggi atau kurang gemuk saja.
” Nah kalau dilihat Stunting yang disini bukan dalam arti Stunted, bukan memang yang betul-betul bergizi buruk, yang perkembangan otaknya berkurang, dan tidak sesuai dengan perkembangannya, jadi mereka yang disini kalau dikategorikan hanya Stunting ringan, dan Saya lihat itu hanya Genetik.”, tambahnya
Hj. Nurhayati Effendi mengharapkan para kader memberikan sosialisasi di tiap Posyandu, seperti mengukur tinggi badan, dan berat badan, agar supaya lebih selektif lagi Balita yang masuk Stunting atau tidaknya jadi kelihatan apabila ada yg dikatagorikan shuting.
Sementara itu di tempat yang sama, Kepala BKKBN Provinsi Jabar dr.Wahidin menyebutkan bahwa di Jawa Barat itu ada dua data, yang pertama menurut data suplai status yang dirilis akhir tahun 2021, di Jawa barat angka Stunting itu 24,5 persen, tapi ada data lain yang sumbernya dari Posyandu angkanya di Jawa Barat sudah dibawah 10 persen.
” Saya kira dari dua angka tersebut, angka pertama itu adalah angka survei yang memang cocok untuk memotivasi kita untuk membuat kebijakan, tapi sesungguhnya yang ada name bayi IP addressnya itu adalah bersumber dari Posyandu yang angkanya dibawah 10 persen.”, jelasnya.
masih kata Wahidin, ” Kami bekerja keras tentu, dan Kami berharap angka yang benar itu yang dibawah 10 persen, supaya generasi kita kedepannya harapannya menjadi generasi emas.”
Untuk Target Sendiri terkait penanganan Stunting, BKKBN Provinsi Jawa Barat Sesuai amanat dari Presiden RI, bahwa di Jawa Barat di Tahun 2024 nanti, target angka Stunting 13,9 persen.paparnya
Ditempat terpisah Ade Husna S.pdi Mm.pd mengatakan saya sebagai dewan perwakilan dari DPRD kabupaten Garut dari komisi IV juga bekerjasama dengan pihak bkkbn Kabupaten Garut, dan saya sangat asprisiasi dengan adanya program ini dan terus didongkrak oleh peraksi DPR RI komisi IX bu Hj Nurhayati dalam melaksanakan sosialisasi shunting penurunan, dan terjun langsung kemsyarakat yang berada d desa simpen kaler kecamatan limbangan.Ujarnya
Acara barusan sangat terbuka dan betul betul dalam memberi pemahaman terhadap masyarakat yang terkena shunting,dan allhamdulilah dengan adanya acara kerjasama dari DPR RI dari praksi ppp komisi IX dan dinas bkkbn agar bisa menanggualangi shunting yang ada di kabupaten Garut. “Ucap Ade Husna
