Resmi, PPPK Terima SK Bupati Garut

4.301 dibaca

BUANAINDONESIA.CO.ID, GARUT – Sebanyak 1220 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( PPPK )Tahap 1 2019 hari ini menerima Surat Keputusan Bupati Garut, penyerahan SK Bupati dilaksanakan di lapangan Setda Garut melalui Apel Gabungan dan Zoom Metting di 10 titik se kabupaten Garut, Selasa 2 Maret 2021.

1220 yang menerima SK terdiri dari Guru 1005, Nakes 108 dan Penyuluh Pertanian 107.

Advertisement

Dalam amanatnya Bupati Garut H Rudy Gunawan menyampaikan, dengan menerima SK ini Para pegawai P3K di lingkungan pemerintah kabupaten Garut, maka secara otomatis mereka sah menjadi pegawai pemerintah yang dilindungi oleh undang – undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

” Mereka sejajar dengan para PNS yang ada, serta harus patuh pada aturan dan peraturan sebagai pegawai pemerintah, contohnya PP No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil” kata Bupati Garut.

Dikatakan Bupati Rudy, pengangkatan PPPK hari ini menjadi sejarah baru bagi pemerintah kabupaten Garut dan mereka yang saat ini telah resmi menjadi bagian dari pemerintah daerah yang keberadaannya di lindungi oleh undang – undang.

” Kemarin saudara bekerja tanpa kepastian hukum dan dengan pendapatan yang tidak menentu, tapi hari ini mereka bisa berbangga diri dan menunjukan bahwa saudara sudah menjadi bagian dari pegawai pemerintah, serta berpenghasilan jauh lebih besar dari sebelumnya” ungkap Bupati Rudy.

Rudy mengucapkan terima kasih atas nama kepala daerah kabupaten Garut terhadap dedikasi yang telah diberikan para P3K dimasa yang lampau.

” Anggaplah apa yang menjadi pengabdian saudara di masa lampau menjadi bagian dari amal ibadah, mulai hari ini silahkan saudara nikmati adanya pendapatan yang akan di terima sebagai P3K, Rezeki yang kita nikmati itu bukan banyak tetapi rezeki barokah yang akan di terima sebagai pegawai pemerintah” ucap Rudy.

Dikatakan Bupati, masih ada 8000 orang guru yang saat ini bekerja tanpa status yang jelas.

” Insya Allah Pemkab Garut siap, ini di atur sesuai PP No 49 tahun 2018 tentang pengaturan P3K, melalui program kebutuhan 1 juta guru” pungkasnya.