BUANAINDONESIA.CO.ID, PANDEGLANG – Dugaan pungutan liar (pungli) pembuatan sertifikat tanah program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) atau Prona yang dilakukan aparatur Desa Bojongmanik, Kecamatan Sindangresmi, Kabupaten Pandeglang, menjadi perhatian serius Bupati Kabupaten Pandeglang, Irna Narulita.
Irna mengaku, sangat menyayangkan adanya dugaan pungli tersebut. Bahkan ia menegaskan, jika secara hukum terbukti adanya pungli, ia tak akan segan-segan memecatnya.
“ASN, ataupun aparat desa maupun Kadesnya, kalau bersalah melakukan tindakan yang merugikan masyarakat dan negara, harus dipecat. Apalagi Kades, kan jadi figur,” tegas Irna, Minggu, 17 Desember 2017.
Ibu pemilik tiga anak tersebut menuturkan, pihkanya akan lebih menghormati proses hukum yang berlaku. Maka dari itu, pihaknya tidak akan memberikan bantuan hukum jika ada jajarannya yang terbukti bersalah dimata hukum.
“Kami sudah membahasnya dengan pak Kapolres, AKBP Indra Lutrianto Amstono. katanya, lagi diselidiki dibawah. Mungkin sudah ada calon-calon tersangka. Ibu (Irna menyebut dirinya) akan hormati proses hukum dan tidak akan memberikan bantuan hukum jika bersalah,” tuturnya.
Akan tetapi kata dia, pihaknya akan memberikan toleransi untuk panitia ditingkat desa kalau memungut warga berdasarkan kesepakatan dalam proses pembuatan sertifikat dikisaran Rp 200 ribu. Tapi jika lebih, hal tersebut harus ditindak tegas.
“Kalau iuran atas kerelaan dan biaya pengukuran di lapangan diatas Rp 200 ribu, masihlah. Tetapi, kalau sampai Rp 750 ribu itu yang tidak dibenarkan. Ada kesempatan dalam kesempitan, gak baik juga,” ujarnya.
Sementara, Kapolres Pandeglang, AKBP Indra Lutrianto Amsono, saat dikonfirmasi hal tersebut, ia hanya menjawab singkat, kasus dugaan tersebut akan dipelajari terlebih dulu.
“Saya belum dapat laporan dari anggota, nanti kami pelajari. Tidak secepat dan semudah, nanti dipelajari dulu,” singkat Kapolres yang baru menjabat beberapa pekan di Pandeglang tersebut.
EDITOR: WN
