BUANAINDONESIA.CO.ID Pandeglang – Pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2020 merupakan tahapan terakhir masa jabatan Bupati Pandeglang Irna Narulita dan Wabup Tanto Warsono Arban. Musrenbang dihadiri oleh semua SKPD dan Camat sekabupaten Pandeglang beserta unsur terkait, acara di laksanakan di Pendopo Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Kamus 21 Maret 2019.
Oleh sebab itu Bupati Pandeglang Irna Narulita, berharap pada kegiatan ini akan dibahas step by step apa yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Bidang infrastuktur, kesehatan dan pendidikan menjadi program prioritas.
” Infrastruktur, Kesehatan, dan pendidikan tetap menjadi program primadona. Saat ini memang banyak keberhasilan capaian kinerja kami, namun yang belum tersentuh kami harap tahun ini dapat di prioritaskan,” demikian dikatakan Irna Narulita saat membuka acara Musrenbang tingkat Kabupaten, Kamis 21 Maret 2019.
Menurut Bupati saat ini sudah banyak capaian yang didapat saat dirinya menjabat diantaranya pembangunan infrastruktur, hal itu terlihat dari panjang jalan yang sudah dibangun dalam kurun waktu tiga tahun kurang lebih 1.056,74 Km.
” Ini dibangun dari tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yakni DPUPR sepanjang 203 Km, DPKPP sepanjang 251,598 Km, dan dari Dinas DPMPD 602,264 Km,” tuturnya.
” Kemudian Untuk jembatan dalam kurun waktu tiga tahun terbangun sebanyak 153, Sarana Air Bersih (SAB) sebanyak 194 unit, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari APBN dan APBD sebanyak 4. 478 uniyt, RTLH sebanyak 1.007 Kelompok Penerima Manfaat (KPM) dan rencana 2019 ditambah 827 KPM, “terangnya.
Untuk angka kemiskinan dan pengangguran, Irna mengaku banyak penurunan dari tahun 2016 hingga 2018. Menurutnya, data tahun 2015 kurang lebih sebanyak 124. 420 jiwa warga miskin, pada tahun 2018 ada penurunan menjadi 115.107 jiwa, menurun sebesar 9.313 jiwa atau 2, 56% per tahun. Sedangkan untuk pengangguran tahun 2015 dikatakannya sebanyak 50.192, pada tahun 2018 menjadi 40.329 shingga menurun sebesar 9.630 jiwa atau 7,03% pertahun.
” Ini menunjukan konsistensi kami, dan semoga tahun depan terus mengalami penurunan, berarti program yang kami buat tepat sasaran,” imbuhnya.
Irna berharap, kualitas dan kuantitas infrastruktur terus ditingkatkan karena merupaka kebutuhan dasar masyarakat.
” Disinilah tempatnya menyampaikan aspirasi, jangan sampai ditengah jalan setelah anggaran disahkan ada perubahan atau ajuan sehingga tidak dapat terealisasi. Selain infrastruktur, pada tahun 2020 ada Issue strategis yang harus dikerjakan yaitu pemulihan sosial ekonomi menuju pandeglang bangkit,” pungkas Irna
Hal yang sama dikatakan Wakil Bupati Pandeglang Tanto Warsono Arban pada saat Penutupan Musrenbang RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) di Gedung Pendopo Pandeglang.
menegaskan, kesepakatan-kesepakatan tersebut nanti akan tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2020.
“ Semua hasil kesepakatan merupakan program prioritas pembangunan Tahun 2020. Dimana kita akan tetap fokus pada peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan”, tegasnya.
Masih kata tanto, mengapa infrastruktur masih menjadi prioritas, “Karena dilihat dari indikator kondisi jalan tahun 2018, di Kabupaten Pandeglang dari total jalan kabupaten sepanjang 683,23 Km baru 314,80 Km dalam kondisi baik atau hanya sekitar 46,80 Persen”, tambah Tanto di acara penutupan
Sementara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kurnia Satriawan mengatakan, tujuan dari Musrenbang RKPD tahun 2020 ini merupakan penyelarasan dari hasil rapat musrenbang Kecamatan dan Desa.
” Semua yang dibahas di Musrenbang Desa, Kecamatan dan Pokok pikiran DPRD akan dibahas di Musrenbang ini dan nanti akan ketemu skala prioritasnya yang mana, sehingga nanti semua aspirasi daoat terkaper dalam perncanaan, kata Ibu Bupati tadi jangan sampai di tengah perjalan, ada perubahan, itu akan membuat kacau perncanaan,”
” Selain infrastruktur, ada 4 prioritas pembangunan lainnya, Prioritas lainnya adalah penurunan tingkat pengangguran,penuruna rumah tangga rentan miskin, peningkatan tata kelola pemerintahan, dan terakhir adalah upaya rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Tsunami Selat Sunda”, jelasnya.
