BUANAINDONESIA.CO.ID, GARUT – Bupati Garut H Rudy Gunawan menyatakan bahwa masih banyak Kepala Desa yang hingga saat ini belum membayar pajak ( mengemplang pajak ), hal ini berakibat adanya pemotongan APBD kabupaten Garut mengalami pemotongan 11 Milyar oleh Pusat.
” Jadi APBD Garut saat ini di potong 11 Milyar oleh Pusat semula 44 Milyar namun saat ini hanya sekitar 30 milyaran, hal ini terjadi karena masih banyak Kepala Desa yang tidak membayar pajak atau tunggakan kurang lebih 11 Milyar” kata Bupati Rudy Gunawan, Senin 19 November 2018.
Rudy menerangkan, pemotongan ini dilakukan Pemerintah pusat dikarena adanya tunggakan pembayaran pajak dari desa, sumber pajak yang belum dibayarkan desa yaitu Dana Alokasi Desa ( DAD )
” Harusnya Dana Desa itu mereka membayarkan 10 persen ke Pajak Pratama, nanti akan dikumpulkan oleh Inspektorat dan Camat untuk diberikan teguran karena ini sangat serius bisa dianggap penggelapan pajak”, terang Rudy Gunawan.
Untuk itu sambung Rudy Gunawan, pihak nya akan menindak tegas siapapun para Kades yang telah menerima dana ini tetapi tidak memenuhi kewajibannya membayar pajak.
” Ini berkolerasi hukum, nanti akan Saya pikirkan sanksi hukumnya, bisa saja Kita Pending anggaran yang akan masuk kedesanya”, jelas Rudy Gunawan.
Untuk itu Rudy Gunawan menghimbau kepada desa – desa agar segera membayar pajak yang menjadi kewajibannya jangan sampai habis sebelum membayar kewajiban pajaknya.
Sementara itu Asda 1 Didit Fajar Putrayadi dalam kegiatan Workshop di Pendopo mengatakan, belum besok Pemda beserta Pajak Pratama akan melaksanakan pemeriksaan kepada desa – desa untuk memeriksa kewajiban pembayaran pajaknya.
