BUANAINDONESIA.CO.ID, SUKABUMI – Musyawarah Cabang (Muscab) ke IV Hismawa Migas (Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi) DPC Sukabumi Jawa Barat berlangsung dua putaran, dan memutuskan Yudha Sukmagara kembali terpilih sebagai ketua periode 2018-2022, Senin, 19 Februari 2018.
Muscab ke IV Hismawa Migas DPC Sukabumi Jawa Barat terdapat empat calon, yakni Yudha Sukmagara dengan 37 perolehan suara, Sri Widagdo 17 suara, Roni Darmawan Gandi 3 suara, Rayyieu U. Drajat, 7 suara, dan 3 suara tidak sah. Dalam putaran kedua, Yuda kembali memperoleh suara terbanyak, dan diputuskan sebagai ketua kembali.
Yudha mengaku, program ke depan pihaknya akan mengusahakan hal yang sangat krusial hari ini, bagaimana mengamankan pendistribusian gas elpigi 3 kg sehingga bisa digunakan peruntukannya.
“Nah ini yang menjadi tugas strategi kita, karena kita mempunyai keterbatasan untuk memantau itu, karena tugas kita hanya mendistribusikan. Tapi sebagai warga Kota Sukabumi, semua harus mensosialisasikannya bahwa gas elpiji 3 Kg harus dipakai oleh orang yang berhak,” tutur Yudha.
Yudha menambahkan, berkaitan dengan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum), kenaikan harga BBM yang hari ini bernotabene bahan bakar yang tidak bersubsidi mengikuti harga pasar secara Nasional. Pelayanan yang akan menjadi sebuah pegangan mereka, sehingga bisa memberikan kualitas yang baik dan banyak.
“Sebenarnya SPBU tidak ada kendala yang tidak terlalu berat, hanya saja kekhawatiran perihal mengenai kenaikan harga bahan bakar. Intinya pelayanan akan kami tingkatkan,” tambah dia.
Yuda mengaku, sampai saat ini belum mengetahui secara pasti berapa banyak kuota kebutuhan gas elpiji secara keseluruhan, dari 1,7 juta penduduk Sukabumi. Namun untuk mengatasi kelangkaan, pihaknya akan melakukan pemisahan gas subsidi dan non subsidi, sehingga bisa digunakan peruntukannya.
“Kami terus bekerja sama dengan pertamina dan itu yang akan kami fokuskan. Pertamina juga sudah menyiapkan gas yang bukan non subsidi itu tugas kita untuk mensosialisasikan,” lanjutnya.
Bahkan Yudha mengaku sudah menerima surat edaran dari Kemendagri tentang akan ditariknya gas 3 kg atau gas non subsidi yang seharusnya digunakan untuk warga miskin.
“Secara sosialisasi sudah, tapi secara pelaksanaan kami belum menerima tembusan kapan pelaksanaanya, sistemnya seperti apa, tapi sosialisasi sudah, sehingga Hismawa masih menunggu keputusan pusat,” tutupnya.
Editor: NA
