Jawaban Gubernur Terhadap Pemandangan Umum 9 Fraksi DPRD Sumsel Soal Raperda APBD-P TA 2020

8.942 dilihat

BUANAINDONESIA. SUMSEL- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Senin 5 Oktober 2020 menggelar rapat paripurna XVII (17), Jawaban Gubernur Sumsel terhadap pemandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Sumsel terhadap Raperda perubahan APBD Prov. Sumsel TA 2020

Penjelasan Gubernur tersebut dibacakan Wakil Gubernur; Bapak H. Mawardi Yahya. Rapat kali ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sumsel,H. Muchendi, M. SE didampingi Wakil Ketua DPRD Sumsel; H.M. Giri Ramanda N Kiemas, SE, MM,

Advertisement

Dalam jawaban Gubernur tersebut dijelaskan beberapa hal yang menjadi pertanyaan, harapan, himbauan, kritik, saran dan dukungan, yang disampaikan oleh fraksi-fraksi melalui juru bicaranya sbb :

Dijelaskan bahwa Pemprov.Sumsel sependapat agar pembangunan diarahkan untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran, pemerataan infrastruktur, dan pengembangan usaha kecil dan mengutamakan kegiatan padat karya.

Pemprov telah melakukan relokasi dan refocusing APBD TA 2020 untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp. 203.989.881.777,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 155.029.608.000,00 atau 75,9%.

Penyampaian Rancangan KUA PPAS TA 2021 ke DPRD pasca TAPD melakukan pembahasan dengan OPD dalam rangka percepatan penyusunannya, mengingat adanya perubahan mekanisme perencanaan dan penganggaran berdasarkan Permendagri No.90 tahun 2019 tentang klarifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah maka akan diupayakan secepatnya disampaikan ke DPRD Prov.Sumsel.

Terhadap harapan agar penambahan penyertaan modal untuk BUMD yang berinflikasi positif terhadap kondisi BUMN.

Dijelaskan bahwa pemprov sumsel sesuai PP No. 54 tahun 2017 tetang BUMD, dalam pemberian penambahan penyertaan modal berdasarkan rencana Bisnis dan kajian bisnis dari tenaga ahli yang membidangi sehingga dapat memberikan kontribusi pada PAD pemprov.Sumsel.

Penggunaan dana pinjaman dari PT. Sarana Multi Infrastruktur untuk kegiatan secara efektif dan efisien. Pinjaman sebesar Rp. 539.581.548.950,00, jangka waktu pinjaman 3 (tiga) tahun, masa tenggang 12 (dua belas) bulan, pengembalian pinjaman dengan cara diperhitungkan langsung (pemotongan) dalam penyaluran dana transfer umum (dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil).

Progres penanganan kemiskinan di Sumatera Selatan, persentase kemiskinan mengalami penurunan dari tahun ketahun yaitu 2018 sebesar 12,82% turun menjadi 12,56% di tahun 2019, dan kondisi pencapaian tahun 2020 diperkirakan kurang menguntungkan akibat pandemi covid-19, namum Pemprov melalui program dan kegiatan akan tetap berupaya mengurangi angka kemiskinan.

Bagi usaha mikro, kecil, dan menengah terdampak covid-19 diantaranya : Memberikan Bimtek pembuatan masker dan APD, memfasilitasi IKM menjual secara online di marketplace, memberikan fasitasi dan bimbingan kepada IKM untuk membuat IUMK melalui OSS, merekom IKM mendaftarkan HKI Merk, bekerja sama dng industri menengah dan besar untuk membeli produk IKM seperti masker, melakukan monitoring pelaksanaan protokol kesehatan sektor industri agar tetap produktif dan bebas covid-19.

Advertisement