Bupati Muba Toha Tohet Tepati Janji, Perbaikan Jalan Simpang Sari–Ulak Paceh Lawang Wetan Langsung Dimulai

2.703 dibaca

BUANAINDONESIA.CO.ID MUBA– Bupati Musi Banyuasin H.M. Toha Tohet, SH membuktikan komitmennya dalam memperbaiki infrastruktur daerah. Menjawab keluhan masyarakat, Bupati Muba langsung menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk segera melakukan penanganan darurat perbaikan jalan Simpang Sari – Ulak Paceh di Kecamatan Lawang Wetan.

Langkah cepat ini menjadi bukti nyata komitmen Bupati Muba dalam menjalankan program pembangunan, khususnya perbaikan jalan rusak yang menjadi akses vital masyarakat.

Advertisement

Perbaikan ruas jalan tersebut dinilai sangat penting karena merupakan jalur strategis penghubung antar wilayah. Selain menjadi akses utama warga Simpang Sari dan Ulak Paceh, jalan ini juga menghubungkan jalur menuju Bandar Jaya, Simpang Siku (Jambi), hingga C2 Srigunung di Kecamatan Bayung Lencir.

Bupati Muba Toha Tohet menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama pemerintah daerah karena berdampak langsung pada mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi desa.

“Kami bergerak atas dasar kebutuhan mendesak masyarakat. Infrastruktur adalah kunci pembangunan daerah, dan perbaikan jalan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk pemerataan pembangunan di Bumi Serasan Sekate,” tegasnya.

Meski saat ini Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tengah menjalankan kebijakan efisiensi anggaran, hal tersebut tidak menjadi penghalang untuk tetap memprioritaskan pembangunan yang menyentuh kepentingan masyarakat luas.
Penanganan darurat jalan ini diharapkan dapat memperlancar akses transportasi dan distribusi hasil pertanian serta perkebunan warga, yang selama ini terkendala akibat kondisi jalan yang rusak.
Selain fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur, Pemerintah Kabupaten Muba juga terus memperkuat sinergi dengan insan pers sebagai bagian dari kontrol sosial dalam pembangunan daerah.

Melalui kerja sama dengan media, pemerintah berharap setiap kebijakan dan progres pembangunan dapat dipantau secara transparan, akuntabel, dan diketahui masyarakat hingga ke pelosok desa.

Bagaimana Menurut Anda?