BUANAINDONESIA.CO.ID OKI- Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Tahun Anggaran 2024 mengungkap adanya dugaan ketidaksesuaian dalam penggunaan anggaran di lingkungan Dinas Kesehatan OKI.
Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang diterima redaksi, ditemukan adanya bukti pertanggungjawaban kegiatan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, dengan nilai mencapai sekitar Rp2,13 miliar.
Sejumlah dokumen pengeluaran yang digunakan untuk pencairan anggaran belanja barang dan jasa disebut tidak sepenuhnya didukung bukti riil kegiatan maupun transaksi. Beberapa laporan pengeluaran bahkan hanya berupa daftar pengeluaran tanpa dilampiri tiket perjalanan, kwitansi resmi, atau dokumen pendukung lainnya.
Dari hasil pemeriksaan rinci, ditemukan antara lain biaya transportasi perjalanan dinas tanpa bukti riil sebesar Rp424 juta, serta kelebihan pembayaran uang harian dan transportasi peserta pada enam kegiatan pertemuan senilai sekitar Rp79,9 juta. Jumlah tersebut tidak sesuai dengan bukti pertanggungjawaban yang dilaporkan.
Selain itu, terdapat pula belanja barang dan jasa pada 18 kegiatan pertemuan yang dinilai tidak sesuai kondisi sebenarnya. Nilainya mencapai lebih dari Rp1,6 miliar, mencakup pembelian bahan habis pakai, perlengkapan kegiatan, hingga jasa pelaksanaan acara yang tidak dapat dibuktikan dengan laporan fisik kegiatan di lapangan.
Laporan pemeriksaan menyebutkan bahwa kondisi ini menggambarkan masih lemahnya sistem pengawasan internal di lingkungan Dinas Kesehatan OKI. Pengeluaran tanpa bukti sah dinilai berpotensi menimbulkan ketidaktepatan dalam laporan pertanggungjawaban keuangan.
“Kepala Dinas Kesehatan agar menelusuri dan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran tersebut serta menyetorkan ke kas daerah,” demikian salah satu poin yang tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan itu.
Pemerintah Kabupaten OKI melalui pejabat terkait menyatakan sepakat untuk menindaklanjuti temuan tersebut, dengan melakukan perbaikan administrasi dan memperkuat sistem pengendalian internal agar setiap pengeluaran memiliki bukti sah yang dapat dipertanggungjawabkan.
Selain itu, Pemkab OKI berkomitmen untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pertanggungjawaban kegiatan di bidang kesehatan guna mencegah terulangnya hal serupa di masa mendatang.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak Dinas Kesehatan OKI belum memberikan keterangan resmi terkait hasil pemeriksaan tersebut. (Tam)
