BUANAINDONESIA.CO.ID MUBA– Sebuah video berisi aspirasi warga yang beredar di media sosial menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Banyuasin (Muba). Alih-alih menanggapinya dengan penolakan, pemerintah daerah memilih menjadikan suara masyarakat tersebut sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik.
Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Muba, Daud Amri, SH, mengatakan setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media sosial, merupakan bagian dari partisipasi publik yang patut dihargai.
Menurut Daud, di bawah kepemimpinan Bupati HM Toha Tohet, SH dan Wakil Bupati Abdur Rohman Husen, Pemkab Muba berkomitmen membangun komunikasi yang terbuka dengan masyarakat. Karena itu, kritik maupun saran yang disampaikan secara santun dipandang sebagai bentuk kontrol sosial yang dapat mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan.
“Tidak ada sikap anti kritik. Setiap masukan yang bersifat membangun akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah akan menelusuri substansi yang disampaikan dalam video tersebut guna memastikan kondisi sebenarnya di lapangan. Jika ditemukan persoalan terkait pelayanan publik maupun pelaksanaan pembangunan, perangkat daerah yang berwenang akan segera menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Di sisi lain, Daud juga mengajak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara bertanggung jawab dengan berlandaskan fakta dan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, etika dalam bermedia sosial tetap perlu dijaga agar informasi yang beredar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
“Pemkab Muba berkomitmen terus menghadirkan pelayanan yang semakin baik melalui komunikasi yang terbuka, evaluasi yang berkelanjutan, dan penyelesaian setiap persoalan sesuai aturan yang berlaku,” katanya.
Lebih lanjut, Daud menegaskan seluruh program pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin akan tetap dijalankan secara konsisten melalui perencanaan yang matang, komprehensif, dan berpedoman pada regulasi yang berlaku. Setiap kebijakan, kata dia, disusun dengan menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai prioritas utama agar pelaksanaannya berjalan sistematis, terukur, dan tepat sasaran.
“Seluruh program Pemkab Muba dirancang berdasarkan kebutuhan masyarakat dan dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku. Dengan perencanaan yang matang dan terukur, kami optimistis program-program tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Muba,” pungkasnya.
