Misbah Hasan : 20 Tahun FITRA, Kerja Kolektif Menuju Daulat Rakyat Atas Anggaran

1.785 dilihat

BUANAINDONESIA, SUMSEL- Gubernur Sumatera Selatan  (Sumsel) H. Herman Deru diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Drs. Akhmad Najib, SH., M.Hum., mengapresiasi Musyawarah Nasional (Munas) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) yang diselenggarakan di Kota Palembang sebagai tuan rumahnya.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengusung tema “20 Tahun FITRA : Kerja Kolektif Menuju Daulat Rakyat Atas Anggaran” dan juga dilanjutkan dengan diskusi panel bertema “Prioritas Pembangunan Daerah Dalam Penanggulangan Kemiskinan, Layanan Dasar, dan Kesejahteraan” berlangsung di Hotel Beston Palembang, Rabu 11  Maret 2020.

Dalam kesempatan itu, Herman Deru melalui Akhmad Najib berharap agar para pengurus FITRA dapat membawa FITRA untuk melakukan program kerja yang dapat mendukung performa Pemprov Sumsel terutama dalam hal pembangunan dan mewujudkan visi dan misi Sumsel Maju Untuk Semua.

“Pemprov Sumsel sangat mendukung keberpihakan anggaran dalam penanggulangan angka kemiskinan. Karena ini sesuai dengan visi Gubernur Herman Deru dan Wagub Mawardi Yahya dalam upaya pengentasan angka kemiskinan. Dan telah berjalan berbagi program pembangunan untuk mewujudkannya,” ujarnya.

Dijelaskannya antara lain bahwa telah dilakukan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan dan juga jembatan di Kabupaten Kota di Sumsel. Selain itu juga, Sumsel yang juga telah menjadi tuan rumah dalam berbagai event internasional juga telah memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang baik di atas nasional.

Sementara itu, Sekjen FITRA, Misbah Hasan, mengatakan Munas ke -6 sejak kelahiran FITRA 20 tahun lalu, sejak resmi terbentuk sebagai lembaga tanggal 11 Maret tahun 2000 yang berkontribusi dalam tata kelola pemerintahan.

“Ini menjadi tantangan bagi FITRA dan juga masyarakat Sumsel. Banyak tantangan tata kelola pemerintahan yang ditemui mulai dari level desa, hingga nasional, untuk mencoba mewujudkan tata kelola pemerintahan transparansi, partisipatif, akuntabel, dan bersih dari korupsi,” katanya.

Menurutnya melalui transparansi maka akan terwujud partisipasi masyarakat dan juga akuntabiltas pengelolaan keuangan lebih terjamin. Oleh sebab itu, FITRA juga setiap 2 tahun sekali melakukan indeksing terhadap keterbukaan informasi publik terhadap dokumen-dokumen perencanaan.

Dikatakan,  di  Sumsel ada dua Kabupaten/Kota yang mempunyai  perencanaan yang bagus. Namun mereka belum mau menyebutkan. “Bulan April nanti biar Bappenas yang mengumumkan,”