Mantri Dan Bidan Didaerahnya Tak Maksimal Melayani. Warga Protes. Ini Tindakan Kadinkesnya

16.007 dibaca

BUANAINDONESIA.CO.ID, GARUT  -Di saat Puskesmas Cibatu sedang mewakili Kabupaten Garut dalam ajang Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Perdesaan Berprestasi tingkat Jawa Barat, kini malah tercoreng dengan lambatnya penanganan pasien oleh seorang mantri yang menjabat sebagai Kepala Pokja UPK (Upaya Kesehatan Perorangan) di Puskesmas Cibatu.

Ratusan warga Kampung Cicantel RW 10 Desa Girimukti Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut, berunjuk rasa ke kediaman rumah mantri Maman S Km (49), menyusul kematian seorang warga setelah berobat di tempat prakteknya, Rabu malam (7/6). Aksi unjuk rasa didepan rumah kepala Pokja UKP di Puskesmas Cibatu itu dilakukan sebagai rasa kecewa terhadap buruknya pelayanan mantri kesehatan tersebut.

Advertisement

Ayi Sopandi (50), salah seorang pengunjuk rasa menceritakan, bahwa keluhan tersebut berawal dari lambatnya penanganan pasien yang meninggal dunia setelah mendapat pemeriksaan oleh mantri Maman.

“Malam itu pasien Maman yang juga menjabat ketua RW disini diperiksa ke mantri Maman. Mantri menyampaikan bahwa pasien keadaan darurat dan disuruh pulang. Seharusnya kalau tau pasien darurat ya di rujuk ke Puskesmas, ini malah dipulangkan. Setelah sampai rumah korban muntah-muntah. Ketika mau di bawa lagi ke rumah mantri, pasien menghembuskan napas terakhirnya di perjalanan,” Ujar Ayi

Maman dan istrinya Inoh RM SSt yang juga seorang bidan, bahkan menjabat sebagai Ketua Forum Bidan Wilayah Garut Utara, memang dinilai oleh warga sekitar, selain biaya pengobatan mahal, pasutri yang mengabdi pada Dinas Kesehatan itu kerap menolak pasien yang membutuhkan pertolongan pertama.

“Tidak cukup kali ini saja, sebelum-sebelumnya baik Mantri Maman maupun istrinya Bidan Inoh memang sering menolak pasien, lagi pula kalau berobat suka mahal. Kami minta ada pengganti mantri dan bidan desa di tempat kami,” terang Entis, warga lainnya.

Dalam aksi tersebut sambungnya, warga berharap pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Garut melakukan pembenahan pelayanan yang baik bagi warga dan meminta mantri Maman dan bidan Inoh tidak lagi bertugas di desa Girimukti, tegasnya. Bahkan warga mengancam akan melakukan aksi unjuk rasa yang lebih besar lagi bila keduanya masih melakukan praktek pengobatan di desa Girimukti.

Unjuk rasa tersebut berakhir setelah perwakilan warga akhirnya diterima di aula kantor desa Girimukti. Kapolsek Cibatu AKP Sukarso SH, mempertemukan pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Garut dengan pengunjuk rasa.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, Tenie Swara Rifai, didampingi, Forkopim Kecamatan Cibatu, Kepala UPT Puskesmas Cibatu, dan Pjs Kepala Desa Girimukti, setelah musyawarah dengan warga menyampaikan hasil keputusannya, bahwa dengan alasan penyegaran, tuntutan warga agar mantri Maman dan bidan Inoh dipindah tugaskan akhirnya dipenuhi.

“Pihak kami akan mencabut izin praktek mantri Maman, termasuk bidan Inoh. Keduanya akan ditugaskan di Puskesmas Cibatu. Terkait mal praktek terhadap pemeriksaan pasien yang meninggal, kami tidak punya wewenang untuk menyatakan bersalah atau tidak, itu nanti akan kami laporkan ke Majelis Kode Etik. Sebenarnya keluarga pasien tidak menuntut kematian, mereka hanya menginginkan kedua pelayan kesehatan tersebut tidak lagi bertugas disini, dan itu sudah kami dipenuhi,” Tandas Tenie.

Disinggung apakah akan dampak kasus yang sedang terjadi dengan penilaian lomba Puskesmas yang sedang berlangsung, Kepala Dinas Kesehatan mengatakan, dirinya percaya tim penilai dari Provinsi akan bersikap profesional. Tim penilai baik dari Pusat maupun Provinsi tidak akan melihat kepada kejadian ini, karena masalah yang terjadi antara mantri Maman dan warga itu diluar tugas dinas, ungkapnya.

Meski Tenie Swara Rifai yakin bahwa tidak akan ada dampak kasus yang terjadi dengan penilaian lomba Puskesmas, tetap saja ini akan menjadi raport merah bagi dunia medis yang ada di Kabupaten Garut. Apalagi saat ini Puskesmas Cibatu sedang mewakili Kabupaten Garut dalam ajang lomba Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) tingkat Jawa Barat.