Kabupaten Bandung – Kepala desa Karyalaksana Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung mencurahkan keluh kesahnya kepada media. Pada sejumlah media dirinya membeberkan adanya unsur politik dalam kasus yang kini membelit dirinya.
Dede Ita, Kades Karyalaksana mengatakan kasus ini berawal dari saat Pemilihan Kepala Desa (Pilkades ) serentak pada tahun 2015
” Ya mungkin yang kalah (Pilkades) tidak terima . Orang-orang di BPD ( Badan Pemusyawaratan Desa ) itu kan mayoritas orang-orang calon yang kalah. Akibatnya saya terus dijegal. Tapi tidak apa-apa, niat saya mengabdi pada masyarakat, biar Allah saja yang tau ” Kata Dede.
Lebih lanjut Dede memaparkan pihak Inspektorat sebenarnya pernah memeriksa desanya, namun hasilnya tidak ada masalah apapun
” Inspektorat pernah turun, tidak ada masalah apa-apa. Silakan tanya inspektorat. Mungkin karena tidak puas, kelompok itu lapor ke Polres, ya saya sih sampaikan pada pihak penyidik apa adanya. Mereka juga sudah turun ke lapangan. Mereka lihat sendiri kenyataan di lapangan, ” Kata Dede
Dede berharap Polres bisa segera menuntaskan penyelidikan terkait kasus ini.
” Biar tidak ada fitnah lagi. Kasihan masyarakat, gara-gara ini dana pembangunan desa yang seharusnya sudah turun, menjadi tidak turun. Korbannya masyarakat. Kasus ini murni politik ” Tutur Dede
Sebelumnya Dede Ita dilaporkan oleh sebagian masyarakat dan BPD Karyalaksana ke Polres Bandung terkait tudingan dirinya menyalahgunakan wewenang. Kasus ini menjadi pro kontra saat sebagian masyarakat juga mendukung Dede Ita. Sejumlah elemen masyarakat mulai angkat bicara terkait ini. Sebelumnya Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia ( LCKI ) menyebut bahwa kasus seperti ini bukan barang baru. Saat ranah politik yang belum bisa diterima sepenuhnya oleh semua pihak dan berakhir dengan urusan lapir melapor dan menyeret ranah politik ke ranah pidana.
” Itu sudah biasa. Mereka yang tidak puas dan tidak terima kekalahan saat proses pemilu seperti pilkades, akhirnya mencari-cari kesalahan pihak yang menang. Kasus Dede Ita sangat menarik, karena bisa jadi contoh bagi daerah-daerah lain. Ingat, urusan begini yang jadi korban masyarakat. Masyarakat jadi alat untuk kepentingan politik ” kata Ruslan Setia anggota LCKI.
