BUANAINDONESIA.COM, JABAR – Ketua LSM KOGAR (Komando Gerakan Rakyat) Andri Berik mendesak agar Pemkab Garut mengevaluasi kinerja di Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Kelompok Kerja (pokja). Andri menilai kinerja ULP patut dievaluasi karena banyak masukan dari para para rekanan yang memandang kinerjanya tidak profesional
” Kami menilai kinerja ULP harus dievaluasi. Karna selama ini, di ULP hanya melihat legal formal rekanan saja. Tidak melihat hasil kinerja dan rekam jejak rekanan yang mengikuti lelang,” ujar Andri
Berdasarkan alasan itu, dirinya meminta ULP Kabupaten Garut lebih selektif memilih rekanan.
” Harus dipertimbangkan, apakah perusahaan itu bermasalah, sedang bermasalah, atau pernah bermasalah. Dengan begitu, tidak serta merta memenangkan salah satu rekanan hanya karena memenuhi prosedur administrasi. Kami juga mendesak kinerja ULP harus dievaluasi dan dilakukan penyegaran sumber daya manusianya,” jelasnya
Tujuannya penyegaran sambungnya, agar kemunculan rekanan bermasalah dalam proyek lelang pembangunan tidak terulang.
“Harus ada perombakan. Dari masukan beberapa kontraktor, ULP yang tidak sehat diharapkan ada perombakan. Diisi orang-orang yang kredibel, independen dan mau bekerja secara profesional sesuai aturan,” tegasnya.
Andri berpendapat, jika para pegawai ULP ini terus berlanjut, maka kontraktor akan enggan atau takut mengerjakan pekerjaan di Kabupaten Garut.
“Ini bisa menghambat pembangunan Kabupaten Garut. Biasanya kalau lembaga profesional akan melakukan penyegaran dalam kurun waktu tertentu. Tujuannya agar tidak ada penilaian dan dugaan kongkalikong karena sudah saling kenal,” pungkas Andri.
