Bawaslu Jabar Terima 129 Aduan Pelanggaran. Didominasi ASN.

7.890 dibaca
Ketua Bawaslu Jabar Harminus Koto saat menunjukan hasil rekap.( BUANA INDONESIA NETWORK/Abby Aditya)

BUANAINDONESIA.CO.ID, BANDUNG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jabar telah menerima 129 aduan pelanggaran yang didominasi pelanggaran yang dilakukan aparatur sipil negara (ASN). Berbagai dugaan pelanggaran mewarnai perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 di Jabar hingga hari ini.

Advertisement

Ketua Bawaslu Jabar Harminus Koto menyebutkan, dari 129 aduan pelanggaran tersebut, terdiri dari pelanggaran administrasi sebanyak 28 kasus, pidana 32 kasus, dan etik 10 kasus. Selain itu, pelanggaran hukum lainnya, seperti pelanggaran ASN sebanyak 33 kasus, pelanggaran yang dilakukan kepala desa (kades) 16 kasus, dan mutasi 3 kasus.

“Paling banyak ya pelanggaran ASN, mereka terlibat dalam deklarasi paslon dan berfoto dengan calon. Yang paling berat ada pelanggaran pidana yang dilakukan ASN yang sudah masuk tahap penyidikan di Kabupaten Cirebon. Di sana, salah satu camat diduga mengondisikan kades-kades untuk memenangkan pasangan calon,” jelas harminus kantornya,jln. Turangga, Kota Bandung, Selasa 27 Maret 2018.

Menurut dia, pelanggaran yang diduga dilakukan camat di Cirebon tersebut sudah masuk pada tahap penyidikan oleh Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Jabar. Selain pelanggaran yang dilakukan camat di Cirebon, kasus lainnya yang sudah masuk tahap penyidikan Gakkumdu Jabar, yakni kasus politik uang di Kuningan dan pelanggaran pidana yang diduga dilakukan kades di Karawang.

“Sudah memenuhi unsur pelanggaran pidana, sekarang masuk ke penyidikan. Jadi sudah tiga kasus masuk tahap penyidikan. Artinya, di Gakkumdu sudah memenuhi unsur tindak pidana. Pelanggaran yang paling berat ya tindak pidana camat yang mengondisikan kepala desa untuk menangkan paslon,” katanya.

Sementara, pada pilgub jabar minim pelanggaran cuma 3 planggaran,karena tim pasangan calon sering berkomunikasi dengan bawaslu sehingga mereka cukup hati – hati dalam berkampanye. Sedangkan di kabupaten majalengka paling tinggi 27 pelanggaran,4 kasus pidana,15 ASN dan 8 kepala desa.