BUANAINDONESIA.CO.ID, JAKARTA – Anggota Satuan Polisi ( Satpol PP ) Non PNS Kabupaten Garut bersama DPD Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara (FKBPPPN) kabupaten Garut yang diketuai Bheny Novara dan juga sebagai Kepengurusan DPW Jabar dan DPP FKBPPPN mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama anggota Komisi II DPR RI. Senin 5 September 2022.
Bheny menjelaskan, baru saja pihaknya menghadiri undangan dari Komisi II DPR RI yang ditujukkan kepada seluruh DPP/DPW/DPD Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara (FKBPPPN) untuk mengikuti RDP.
” Kami dari DPD Kabupaten Ciamis berharap Komisi II segera membentuk pansus dan terus mendesak Pemerintah Pusat agar membuat produk hukum yang bisa mengakomodir Non PNS menjadi PNS khusus untuk Non PNS Satpol PP di kabupaten Garut,” jelas Bheny.
Sementara dalam RDPU tersebut, Komisi II DPR RI berkomitmen untuk mengawal inisiasi pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Tenaga Non ASN/Honorer guna menyelesaikan persoalan tenaga honorer di seluruh Indonesia yang perlu diperjuangkan.
” Kami sepakat dari meja Pimpinan Komisi II DPR ketika berbincang, kita akan bentuk pansus, bukan panja (panitia kerja). Pansus untuk honorer,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).
Dalam RDPU tersebut Komisi II DPR RI melakukan audiensi dengan sejumlah elemen tenaga honorer Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara (FK-BPPPN).
