Bersama Gubernur, Bupati Garut Ber Kopdar Di Purwakarta

4.199 dibaca

BUANAINDONESIA.CO.ID, GARUT – Bupati Garut HRudy Gunawan dan Wakil Bupati dr. Helmi Budiman, Kamis 13 Februari 2020 turut hadir di acara Komunikasi Pembangunan Daerah (KOPDAR) di Istora Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum dan 26 kepala daerah, wakil kepala daerah kabupaten/kota di Jabar. Acara yang berlangsung santai ini lebih membahas penyampaian program. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyerap aspirasi 27 pemerintah daerah se-Jabar terkait program prioritas pembangunan strategis untuk tahun 2021

Dalam KOPDAR kali ini, Kang Emil memberikan pemahaman terkait masalah pendampingan dari Kejaksaan Tinggi Jabar untuk para kepala daerah, di mana pola sebelumnya adalah TP4D (Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah).

“TP4D sudah diberhentikan oleh pemerintah dan kami ingin buat yang sama dengan pola baru. Nantinya para kepala daerah ini mendefinisikan proyek-proyek strategis yang bakal dikawal oleh kejaksaan dan kami pun gak akan ragu membelanjakan anggaran serta tak khawatir jika ada hal-hal yang kurang baik secara hukum,” ucap Kang Emil.

Setelah menyerap aspirasi dari 27 pemerintah daerah, Kang Emil menyatakan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar akan berupaya membantu 27 pemda di Jabar merealisasikan semua program prioritas pembangunan strategis untuk 2021. Salah satunya dengan melobi anggota dewan untuk menganggarkan anggaran bagi pemda kabupaten/kota di Jabar.

“Saya minta hanya lima proyek strategis. Kebanyakan tentang kesehatan, membangun-bangun rumah sakit itu masih paling banyak, hampir 60 persen itu infrastruktur jalan dan sisanya lain-lain,” kata Kang Emil –sapaan Ridwan Kamil.

Selain mengawal dan melobi anggaran, Kang Emil meminta 27 pemda kabupaten/kota di Jabar untuk berinovasi, seperti membuat tim untuk melobi DPRD.

“Tahun 2020 Pemda Provinsi Jawa Barat membantu daerah itu dengan total Rp 7 triliun. Tadi kita rekap semuanya permohonan para wali kota dan bupati itu nilainya total Rp10 triliun, berarti kan ada gep Rp 3 triliun. Nanti kita cari,” katanya.

“Kalau PAD naik, dananya lancar, ya, semua keinginan beliau-beliau ini bisa kita penuhi. Kalau ternyata kurang nanti kita informasikan lagi. Jumlah Rp 10 triliun ini untuk tahun 2021, di tahun 2020 kita akan membelanjakan sebesar Rp 7 triliun. Tahun 2021 ‘kan itu banyaknya minta lagi tuh, ditotal dan direkap sebesar Rp 10 triliun,” tambahnya.