BUANAINDONESIA.CO.ID, BANDUNG – Pemprov Jawa Barat berkomitmen terus benahi BUMD, hal tersebut ditegaskan oleh Gubernur Ahmad Heryawan bahwa pihaknya terus berkomitmen membenahi Badan Usaha Milik daerah (BUMD) Pemprov Jawa Barat. Ke depan pemerintah daerah harus memiliki orientasi pengawasan dan penyehatan terhadap BUMD.
“Sejak 2008 kita terus melakukan pembenahan, sebagiannya sudah berhasil sehat, sebagian lagi masih dalam penyehatan,” ujar Aher saat ditemui usai Rapat Kerja Pansus I terkait LKPJ Tahun Anggaran (TA) 2017 dan Akhir Masa Jabatan Gubernur Jawa Barat 2013-2018 di Ruang Rapat Banmus Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jl. Diponegoro, Kota Bandung, Senin 23 April 2018.
Menurutnya porsi tenaga kerja di BUMD tertentu terlalu besar. Hal itu menjadi beban bagi BUMD. Di sisi lain, Pemprov Jawa Barat juga tidak bisa melakukan PHK karena perlu ada pembiayaan APBD.
“Saya kira kedepan kita harus punya orientasi BUMD, ini harus dipantau terus dan disehatkan, dirasionalkan.
Selain itu dalam rapat kerja kali ini turut mencuat ke permukaan tentang kebanyakan tenaga kerja pada BUMD-BUMD tertentu. Sehingga hal ini menjadi beban bagi BUMD.
Dilain pihak DPRD Jabar menilai BUMD harus bisa memberikan kontribusi lebih pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). BUMD yang tidak efektif lebih baik digabung atau merger. Ketua Pansus I Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) TA 2017 dan Akhir Masa Jabatan (AMJ) DPRD Jabar, Gatot Cahyono menyatakan bahwa pembenahan BUMD akan menjadi ‘Pekerjaan Rumah (PR)’ untuk Gubernur Jabar 2018-2023.
“BUMD kita, faktanya memang ada yang jalan bagus, setengah bagus, semaput. Sudah sampai ke tingkat seperti itu dan banyak juga anak perusahaannya yang tidak jalan,” jelas Gatot dalam rapat kerja.
Sehingga Gatot berpendapat, “hal ini akan menjadi PR bagi Gubernur yang akan datang,” pungkasnya.
