BUANAINDONESIA.CO.ID, GARUT – Pemerintah Kabupaten Garut menerima bantuan alat Antropometri dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus ( DAK ) sebanyak 2.710 untuk disebar di 421 desa, 21 kelurahan lebih dari 4000 Posyandu yang ada di kabupaten Garut.
Kepada Buanaindonesia, Bupati Garut H Rudy Gunawan mengatakan, melalui launching yang dilaksanakan hari ini di kecamatan Wanaraja, Pemkab Garut kembali melaksanakan penimbangan dan melakukan pengukuran terhadap bayi stunting yang ada di desa – desa.
” Kami melakukan launching nya hari ini, ini ada alat antropometri yang baru dari DAK sebanyak 2.710 yang sekarang kita pergunakan” kata Bupati Rudy Gunawan, Selasa 29 Agustus 2023.
Nantinya, sambung Rudy, alat ini akan disebarkan di 421 desa, 21 kecamatan lebih dari 4.000 Posyandu se kabupaten Garut, dan mengajak seluruh elemen yang ada di kabupaten Garut untuk membantu warga Garut yang mengalami gagal tumbuh atau stunting.
” Ayo kita lakukan langkah kongkrit , baik dari pemerintah ataupun masyarakat untuk membantu saudara kita yang gagal tumbuh, yang disebut dengan stunting, supaya mereka menjadi generasi emas, menjadi anak yang pintar, dan tentu anak yang soleh dan menjadi generasi emas 2045″ ajak Bupati Garut.
Masih kata Bupati, kasus stunting salah satunya berkaitan dengan kondisi kemiskinan, dalam hal ini sebenarnya Pemkab Garut berkeinginan bahwa anggaran untuk mengentaskan kemiskinan berkisar sekitar Rp 1 Triliun, tetapi kemampuan daerah yang harus di bagi – bagi, diantaranya oleh anggaran bagi PPPK, dimana Pemerintah Kabupaten Garut di tahun 2023 wajib mengangkat P3K 8.000 dengan menghabiskan anggaran sebanyak Rp 450 Milyar, makanya di tahun 2023 Pemkab Garut menyusun dan merencanakan anggaran untuk mengentaskan kemiskinan sebesar Rp 760 Milyar.
” Dan itu pun sebenarnya tidak begitu maksimal, karena harusnya kita lebih banyak lagi, tapi karena Anggaran Dana Desa langsung ke desa juga, maka penyelesaian kemiskinan dapat dilakukan diberbagai anggaran, termasuk diantara adalah bagaimana kami tidak memberikan bantuan langsung tunai ke masyarakat karena adanya bantuan PKH dan BPMT, kami juga berkehendak untuk memberikan langsung ke masyarakat untuk memberikan stimulus – stimulus, tetapi kalau di daerah itu bisa terjadi kecemburuan ” terang Bupati.
Hal lainnya, sambung Bupati Rudy, dalam rangka mengentaskan kemiskinan, Pemkab Garut memiliki program mengoptimalkan diaspora – diaspora yang ada di luar negeri untuk bisa membantu terus dan bekerja terus di luar negeri dan uangnya bisa dikirimkan ke Indonesia.
” Ini lah salah satu bentuk bagaimana kita menginginkan dari sektor diaspora ini, itu bisa berkontribusi positif dan tidak boleh pulang dulu lah, karena pasca terjadinya Covid 19 kita mengalami peningkatan angka kemiskinan, dan kita juga memiliki program sebenarnya Rp 1 Milyar untuk mengirimkan mereka – mereka yang memiliki keahlian untuk bekerja di luar negeri melalui program Gentra Karya, dengan merekrut Satu orang setiap kecamatan untuk bekerja di luar negeri yaitu Jepang, itu strategi kami dalam mengentaskan kemiskinan, kami juga bekerjasama dengan pemerintah jepang dengan mensuplai 1000 tenaga kerja dari Garut melalui BP2NI, makanya kenapa ada perjalanan dinas, diantara untuk penguatan diaspora supaya mereka tidak dulu pulang, dan yang kedua kerjasama pemerintah Garut dengan perusahaan yang ada Jepang” terang Rudy.
Tentunya, lanjut Rudy, Pemkab Garut menginginkan kemiskinan ekstrim di kabupaten Garut merupakan bagian akan diselesaikan,
” Tentub dengan transparansi melalui SIPD masyarakat atau siapa saja bisa melihat , bukan saja entitas APH siapapun, dan tentu di dalam DPA nya bisa dilakukan Penguatan – penguatan, jadi sebenarnya kami dengan dilakukan analisis oleh KPK terhadap ini kami juga senang, karena kami memiliki keinginan anggaran lebih banyak lagi dalam mengatasi kemiskinan di kabupaten Garut, dan tentu dana desa yang dikelola oleh desa, DAK yang diarahkan oleh pusat, dana operasional yang kebanyakan P3K dan PNS, di Garut itu melebihi anggaran – anggaran lainnya, karena itu kita setuju untuk dilakukan efisiensi, efektif, lebih tepat sasaran dalam rangka mengatasi kemiskinan, idealnya di kabupaten Garut itu Rp 1 Triliun untuk mengatasi kemiskinan
” tandasnya.
