BUANAINDONESIA.CO.ID,GARUT – Komandan Kodim 0611 Garut, Letkol Inf Asyraf Azis meminta masyarakat agar senantiasa mewujudkan pemilu yang damai di Indonesia, khususnya Kabupaten Garut.
Diantara hal yang bisa dilakukan untuk mewujudkannya adalah dengan tidak menyebar fitnah, hoax, hingga melakukan ujaran kebencian.
Letkol Inf Asyraf Aziz mengatakan, bahwa selama menjelang musim pemilu masyarakat sangat rentan disusupi berbagai informasi yang menyesatkan yang berbau fitnah dan hoax, kondisi tersebut tidak jarang kemudian menjadikan tidak sedikit diantara masyarakat yang melakukan ujaran kebencian menggunakan berbagai media.
“Fitnah, Hoax, dan ujaran kebencian ini memang tidak jarang menjadi salah satu pola yang diharapkan muncul di masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu. Namun yang harus diingat adalah hal tersebut sangat mungkin memicu terjadinya keributan hingga konflik personal maupun komunal di kalangan masyarakat,” Kata Letkol Inf Asyraf Aziz.
Di beberapa wilayah lanjut Asyraf, sudah terjadi kondisi tersebut bahkan di sejumlah media diberitakan ada yang sampai meninggal dunia akibat ha tersebut, harapan jangan sampai itu terjadi di Kabupaten Garut, namun yang perlu dilakukan adalah dengan tidak menyebar fitnah, hoax, dan ujaran kebencian.
“ Setiap masyarakat tentunya memiliki hak ketika mendukung salah satu calon, namun dukungannya jangan kemudian diikuti dengan hoax, fitnah, hingga melakukan ujaran kebencian kepada calon lain. Mendukung saja dengan cara yang sehat untuk bisa meraih simpati sehingga kemudian tercipta situasi dan kondisi yang kondusif juga damai,” katanya.
Dandim menyebutkan bahwa Pemilu harus tetap menjadi pesta demokrasi rakyat dan jangan sampai berubah menjadi kekerasan sesama masyarakat karena perbedaan pilihan dan pendapat.
“ Dalam Pilpres dan Pileg boleh saja beda pilihan, tetapi tentunya yang harus diingat adalah jangan sampai persatuan dan kesatuan ditinggalkan gara-gara politik,” cetusnya.
Diungkapkan Asyraf, tidak jarang fitnah, hoax, dan ujaran kebencian juga muncul pada institusi TNI dan Polri yang tidak diperbolehkan terlibat dalam dunia politik praktis. Tidak jarang yang terjadi adanya informasi yang menyesatkan bahwa kedua institus tersebut mendukung salah satu calon dan lainnya.
“ Saya tegaskan bahwa TNI dan Polri netral, tidak memilih atau mendukung salah satu pasangan calon karena politik kita adalah untuk kepentingan negara, bukan kekuasaan. Tentunya fokus TNI dan Polri adalah untuk menjaga kondusifitas wilayah, tidak diperkenankan untuk terlibat aktif maupun pasif dalam politik praktis, apalagi kekuasaan,” tegas Asyraf.
Dandim juga mengingatkan, bagi pelaku penyebar fitnah, hoax, dan melakukan ujaran kebencian akan berhadapan dengan sanksi hukum yang berlaku di Indonesia.
” Oleh karena itu, Saya meminta kepada seluruh masyarakat untuk jangan sampai melakukan hal tersebut, karena akan berdampak pada terciptanya kondusifitas wilayah dan tidak akan berhadapan dengan hukum”, pungkasnya.
