Duel Jokowi-Prabowo dan Efek Kejut Capres Poros Baru

14.041 dibaca
Tingkat elektabilitas Jokowi masih kalah dibandingkan Prabowo di Kota Bogor. Data ini hasil survei Charta Politika 1-5 Maret 2018.(BUANA INDONESIA NETWORK/Acep Mulyana)

BUANAINDONESIA.CO.ID BOGOR,- Prabowo Subianto telah menyatakan siap nyapres di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 setelah menerima mandat dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Partai Gerindra, di Hambalang, Kabupaten Bogor, Rabu 11 April 2018. Deklarasi Prabowo ini direspons banyak pihak bakal menjadi pertarungan head to head jilid kedua antara Prabowo dengan Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019.

Direktur Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya, mengatakan, jika dilihat kepentingan Gerindra secara elektoral mereka membutuhkan deklarasi dari Prabowo jauh-jauh hari sebab ada efek Pilpres dan Pileg berbarengan. “Jika terus mengulur deklarasi, yang terjadi adalah kemunduran psikologis dari teman-teman Gerindra. Dan itu (deklarasi) menurut saya dibutuhkan saat ini. Minimal untuk melakukan konsolidasi di level internal,” ungkapnya.

Advertisement

Deklarasi, kata Yunarto, juga bisa menjadi testing the water. Biasanya seorang calon akan langsung mendapatkan tingkat elektabilitas cukup tinggi kalau sudah resmi mendeklarasikan diri. Kalau masih ada keraguan atau tidak mendeklarasikan diri, ini biasanya tingkat elektabilitasnya akan rendah.

“Tapi untuk kepastian itu hal yang berbeda, sebelum mendaftarkan diri ke KPU. Apalagi menyangkut nama pasangan, seringkali berubah di injury time. Gerindra (masih) membutuhkan dukungan dari partai lain karena kursi Gerindra sendiri tidak cukup. Selama PKS belum menyatakan dukungan resmi, misalnya sebagai partai yang paling dekat dengan dirinya, saya kira tidak dapat dikatakan (Gerindra) dapat dukungan pasti. Berbeda dengan Jokowi yang sudah empat partai yang mendeklarasikan diri mendukungnya dan memenuhi prasyarat presidential threshold 20 persen,” jelas dia.

Masalah lain terkait kesiapan logistik. “Kita ingat celetukan Kivlan Zein yang membuat ramai, Gatot Nurmantyo lebih banyak duitnya dibanding Prabowo, katanya. Jadi itu kan kondisi riil bagi seorang capres yang mau maju harus cukup duitnya. Jadi menurut saya belum tentu semua ini adalah hasil final dari konstelasi Pilpres mendatang bahwa lagi-lagi akan jadi pertarungan Jokowi vs Prabowo. Menurut saya, masih terbuka ruang bagi Gerindra untuk mencalonkan calon lain,” kata Yunarto.

Jika Prabowo kembali akan maju di Pilpres 2019, sambungnya, untuk mengalahkan incumbent Prabowo harus berupaya menurunkan tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi seperti disebutkan survei. “Kerek saja tingkat kepuasan publik (terhadap incumbent) sampai di bawah 60 persen minimal,” sebutnya.

Sementara sekarang, Prabowo sendiri menghadapi situasi yang tidak mudah karena tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi berada di angka 65-70 persen. Kalau Pilres diadakan tahun 2015, Jokowi bahkan tidak pernah menyentuh 60 persen. Caranya seperti apa, ya masuk bertarung kepada kebijakan yang sifatnya mikro.

“Saya melihat apa yang dilakukan Prabowo belakangan lebih banyak masuk ke wilayah makro. Indonesia bubar, Indonesia elitenya maling, dan semacamnya. Akhirnya hanya menjadi seorang kritikus besar, mirip seorang Amien Rais, tapi tidak menjadi seorang problem solver,” tambahnya.

“Malah, itu berhasil bisa dilakukan dengan baik oleh SBY. SBY berani masuk ke kebijakan-kebijakan yang sifatnya mikro. Kritik pembangunan infrastruktur yang terlalu ambisius, kritik kenapa BLT dihapus, dan dia melakukan safari politik untuk mengenalkan dan kritik-kritik itu disosialisasikan kepada masyarakat. Saya melihat SBY mengambil peran bagus dalam konteks pihak penyeimbang pemerintah dibandingkan dengan Prabowo yang munculnya juga jarang sekali. Sekali muncul juga hanya bermain di wilayah isu besar tadi. Ini yang menurut saya jadi stagnasi dari Prabowo,” beber dia.

Lantas bagaimana dengan kemunculan poros ketiga. “Masih dimungkinkan. Sebetulnya poros ketiga ini akan sangat ditentukan oleh sikap SBY karena Demokrat memiliki peluang secara kuantitatif, asal dapat satu partai menengah lagi sudah cukup (koalisi) apalagi sebagai mantan Presiden punya hubungan baik dengan semua partai. Tapi kotak-katik nama ini yang tidak mudah. Siapa yang jadi capres, cawapres, sampai detik ini masih jadi perhitungan. Sampai detik ini saya masih melihat dua poros masih memiliki peluang lebih besar,” papar dia lagi.

Menurut Yunarto Wijaya, saat ini hanya Prabowo yang paling besar punya modal mengalahkan Jokowi Karena sudah memiliki nilai investasi politik yang sangat besar. Sekarang untuk keempat kalinya Prabowo mencalonkan diri jadi presiden. Konvensi gagal, cawapres Megawati gagal, cawapres 2014 gagal.

“Tapi saya pribadi melihat, walaupun di survei-survei nama-nama Gatot, Anies, AHY kecil dibanding Jokowi dan Prabowo tapi mereka lebih punya daya kejut. Jadi dalam teori branding itu begini, sebuah produk yang sudah dua kali dilaunching berturut-turut dan gagal seperti Prabowo, sulit dilaunching lagi ketiga kalinya dan berhasil. Itu jadi PR tersendiri. Berbeda ketika Anies, AHY, atau Gatot, dia belum pernah dilaunching sebagai sebuah brand di level nasional tapi memiliki efek kejut lebih besar. Karena belajar di DKI, Jokowi kan bukan melawan Gatot, Anies, atau AHY, tapi melawan “yang penting bukan Jokowi”. Itu fenomena yang harus dihadapi dalam situasi politik yang memanas pasca 2014 dan bertahan sampai sekarang,” jelasnya.