Eks Pejabat Di DPRD Kabupaten Purwakarta, Mark Up Anggaran Terancam 20 Tahun Bui

5.495 dibaca

BUANAINDONESIA.CO.ID, BANDUNG – Sidang  kasus dugaan mark up anggaran, mantan bagian Rumah Tangga di Setwan ( Sekretariat Dewan ) DPRD Kabupaten Purwakarta, Edi Mulyana terancam hukum pidana penjara selama 20 tahun. Edi didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi pasal 2 dan ayat 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, di  Pengadilan Negeri Bandung, Jalan LL.RE Martadinata, Kota Bandung, Rabu, 28 februari 2018.

Advertisement

Sidang yang dipimpin hakim Judianto itu beragendakan pembacaan dakwaan Jaksa Agus Mujoko dalam dakwaannya mengatakan, perbuatan terdakwa melanggar pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Dalam kasus dugaan mark up anggaran, Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Meubel air Tahun Anggaran 2016 dan Belanja Cetak Undangan Rapat Paripurna Istimewa Hari Jadi Purwakarta Tahun 2016.

Agus mengatakan, kasus tersebut bermula saat terdakwa bersama-sama dengan saksi M Ripai dan Condrad Surawijaya pada Juli-November 2016 di Kantor DPRD Kabupaten Purwakarta telah melakukan perbuatan melawan hukum membuat dokumen adnanistrasi terkait dengan persyaratan pembayaran yang tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Ketidaksesuaian tersebut terletak pada dokumen kontrak pengadaan meubelair paket pekerjaan belanja modal peralatan dan mesin pengadaan meubelair dengan kontrak Rp 76 juta. Setelah dana cair, kemudian terdakwa membayar barang yang sudah dipesannya, namun tidak sesuai dengan nomor kontrak.

Menurutnya, dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan tersebut, terdakwa terlebih dahulu mencairkan anggaran kegiatan dengan cara membuat dokumen kontrak nilai Rp 76 juta.

Hal yang sama juga dilakukan terdakwa pada Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan paket pekerjaan Belanja Cetak Undangan Rapat Paripurna Istimewa Hari Jadi Purwakarta Tahun 2016 Sebesar Rp 130.659.091.

“Dalam kasus ini total kerugian negara sebesar Rp 158 juta dari dua kegiatan yang di-mark up, dengan ancaman hukumannya 20 tahun penjara,” kata jaksa Agus.

Terdakwa melalui pengacaranya tidak mengajukan eksepsi, dengan demikian sidang pun ditunda hingga pekan depan menghadirkan saksi-saksi.

“Saksi yang akan kami hadirkan sebanyak 16 saksi Yang Mulia,” pungkas jaksa.