BUANAJABAR.COM, BANDUNG – Ribuan guru honorer se jawa barat yang tergabung dalam Forum Aliansi Guru dan Karyawan (FAGAR) mendatangi kantor Gubernur Jawa barat hari ini Senin 31 Oktober 2016.
Ketua DPP Fagar Garut Cecep Kurniadi , S.Pd.I Senin 31 Oktober 2016 menyampaikan dalam orasinya di depan gedung Kantor Gubernur Provinsi jawa Barat
” Guru, operator dan tenaga honorer merupakan salah satu pilar yang urgent dalam mencerdaskan kehidupan bangsa , memelihara data yang akurat dan tepat, mempertahankan stabilitas negara, dan menjalankan roda pemerintahan,” kata nya
Cecep menjelaskan guru adalah pahlawan yang menjadi pondasi negeri ini tanpa guru, operator dan tenaga honorer bangsa ini akan lumpuh
” Kami melakukan audensi dengan berlandaskan kepada :
1. Pancasila sila ke kedua “kemanusiaan yang adil dan beradab” dan sila ke lima ” kemanusian yang adil dan beradab”
2. UUD 1945 Pasal 27 Ayat 2
3. UU Guru dan Dosen No.14 Tahun 2005
4. PP 74 tahun 2008
5. PP 78 Tahun 2015 tentang standar UMK/UMPP
6. UU No.23 Tahun 2014 tentang urusan pemerintahan
Cecep Kurniadi S.Pd.I Ketua DPP FAGAR Garut saat di wawancara Buanajabar.com mengatakan FAGAR menuntut kepada Gubernur Provinsi Jawa Barat diantaranya: 1. Meminta kepada pemerintah provinsi Jawa Barat dan DPRD di anggaran murni tahun 2017 standar UMK dan UMP bagi honorer (Guru, Operator dan TU), 2. Meminta provinsi jawa barat untuk mengajukan penambahan kuota untuk tunjangan0 khusus untuk kabupaten atau daerah terpencil dari kementerian pendidikan dan kebudayaan, 3. Meminta provinsi jawa barat untuk mengajukan penambahan kuota tunjangan insentif dari kementerian pendidikan dan kebudayaan, 4. Meminta kepada pemerintah provinsi jawa barat untuk memberikan jaminn kesehatan untuk guru honorer , 5. Meminta kepada provinsi jawa barat bagi negeri yang belum mempunyai NUPTK dan yang belut tersertifikasi supaya diberika SK Penetapan dari kepala Daerah dan memeinta dari kepala dinas kabupaten kota untuk legalitas operator sekolah,” katanya.
Sementara itu Asep salah satu anggota FAGAR dari kabupaten Garut menjelaskan mereka meminta kepada pemprov Jabar supaya jangan pilih kasih dalam memberikan bantuan
” Pasalnya kami dari guru SD yang hanya di gaji di bahwah UMR padahal kita kerja sama seperti PNS justru kami yag honorer mengajar di kelas yang honorer lebih giat untuk mengajar,” kata nya
