BUANAINDONESIA.COM, JABAR -Pernyataan kepala Dinas pendidikan Kabupaten Garut H. Mahmud terkait ketidaktahuannya terhadap bantuan yang turun dari kementerian Pendidikan maupun Provinsi Jawa Barat kepada Sekolah sekolah SMK se Kabupaten Garut, menjadi bahan pertanyaan bagi penggiat Korupsi dari Lembaga Sosial Masyarakat Jaringan pengiat Tindak Pidana Korupsi (JP TIPIKOR) DPC Garut Heri S Maksoedi SH.
Menurut Heri, pernyataan ketidaktahuan kepala Dinas Pendidikan Garut perihal banyaknya bantuan bagi sekolah SMK yang ada di Garut mencerminkan adanya ketidak beresan di jajaran dinas pendidikan Kabupaten Garut,hal ini harus menjadi perhatian Bupati Garut dalam menempatkan posisi jabatan di dinas pendidikan.
Heri menambahkan banyaknya permasalahan yang terjadi dalam bantuan yang disalurkan dari kementerian pendidikan maupun provinsi Jawa Barat itu tidak bisa dipisahkan dengan posisi Kepala Dinas Pendidikan yang ada,
” Dalam artian berbagai bantuan yang datang dari manapun akan menginduk ke dinas pendidikan sebelum sampainke sekolah sekolah itu. jadi hal yang sangat mustahil apabila dinas tidak tahu,” Lanjutnya.
Sambung Heri, Dari pantauan lembaganya,saat ini banyak bantuan dari kementerian dan provinsi Jawa Barat yang bermasalah dalam penerapannya baik secara legalitas maupun penerapan pembangunan diantaranya adanya berbagai bantuan yang belum selesai hingga pelaporan SPJ dari sekolah penerima bantuan Dirjen kementerian yang membidangi SMK,
” Hingga ada informasi yang di terima akan ada nya pemendingan bantuan bagi kabupaten Garut,” pungkasnya.